Kolom

Khilafah HTI Menyasar Kaum Muslim Urban

3 Mins read
Khilafah HTI Menyasar Kaum Muslim Urban  Khilafah HTI Menyasar Kaum Muslim Urban unnamed 2

Jika dahulu harus menunggu pukul 21.00 WIB untuk menyaksikan siaran berita yang tayang di TVRI hanya untuk memperoleh  sebuah informasi, kini tidak lagi. Saat ini dalam hitungan detik kita  disuguhkan melimpah menu informasi paling aktual sekalipun, melalui berbagai platform media sosial dan digital, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix, Amazon, Apple TV, Hulu dan lain sebagainya.

Platform media digital memberi pengaruh hebat pada banyak kalangan Muslim urban. Ia mengendalikan dirinya melalui remote control yang mengubah perilaku dan gaya hidup individu, hingga menjadi budaya dalam melakukan segala aktivitas kehidupan—belajar mengaji melalui Youtube misalnya—pemenuhan kebutuhan akibat keringnya spiritualitas Muslim urban. Inilah yang kemudian maraknya hijrah dan fenomena khilafah yang merambah di wilayah yang justru seharusnya ditinggali oleh orang-orang dengan pola pikir lebih terbuka, dan moderat.

Pergeseran budaya lama sebagai antitesis budaya baru yang terus bergerak menuju perubahan sosial itu, telah membuat Muslim urban berburu ilmu agama ke sejumlah media digital online. Greg Fealy dalam Ustadz Seleb, Bisnis, Moral & Fatwa Online: Ragam Ekspresi Islam Indonesia Kontemporer (2012), menyebutnya sebagai mencari kepastian moral, pengayaan spiritual, dan identitas saleh, karena tergoncangnya kemantapan identitas keagamaan akibat dari peralihan sosial budaya.

Kegersangan spiritual yang tumbuh di kalangan kelas menengah perkotaan saat ini, sebagai akibat globalisasi dan modernitas. Hal itu yang kemudian mendorong kekuatan sekumpulan aktivis khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)—memandang mereka sebagai pasar doktrinasi. Selain untuk wilayah politik yang sudah menjadi cita-cita HTI, juga komersilisasi ekonomi dan sosial, mengingat daya beli dan kesalehan memberikan nilai tawar yang tinggi.

Kaum Muslim urban memiliki sedikit waktu untuk mempelajari agama secara mendetail. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan beberapa pejuang khilafah HTI dalam meraih simpati ideologi secara sistematis dan terstruktur.

Realitas munculnya kaum Muslim urban, seringkali dikaitkan dengan politik, karena hal itu berkaitan dengan wilayah ideologi. Clifford Geertz dalam karyanya, The Interpretation of Culture (1973:201-202), menganalisis ideologi melalui pendekatan sebagai teori kepentingan (the interest theory) yang bermakna senjata atau kedok. Pernyataan ideologis merupakan latar belakang perjuangan universal untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan.

Fenomena kaum Muslim urban yang dimanfaatkan aktivis khilafah HTI tersebut itulah, tidak lain adalah buah dari para ustadz dan da’i serta mubaligh perkotaan yang dinilai kurang memahami agama tanpa spesifikasi keilmuan Islam yang jelas dan terperinci, seperti ahli fqih (fuqaha), ahli tafsir Al-Quran dan hadis (mufassir dan muhaddits), ilmu tauhid (al-‘aqidah), dan beberapa fokus keilmuan Islam lainnya—dianggap tidak representatif dalam mengemukakan ilmu agama.

Inilah yang kemudian terjadi pergeseran tingkat religiusitas seorang Muslim urban dan Muslim tradisional dalam memahami perilaku sosial keagamaan. Hal itu ditandai ketika beberapa oknum anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid,  dua tahun lalu di Garut Jawa Barat. Kejadian tersebut memancing reaksi beberapa kelompok Muslim perkotaan yang tentu saja telah disusupi kepentingan politik HTI—berujung pada aksi bela tauhid, pelaporan, dan hujatan yang tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad SAW.

Berbeda dengan Muslim tradisional yang lebih rileks memandang peristiwa tersebut. Pandangan Muslim tradisional bukan tanpa dasar. Sebagian memahami bahwa itu adalah bendera HTI yang terlarang karena pemerintah secara resmi sudah membubarkan pada Tahun 2017. Sebagian lagi memandang bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tersebut, sebaiknya memang dibakar untuk “menyelamatkannya” agar tidak diinjak, masuk ke selokan, dan ketidaklayakan yang menimpa bendera yang bertuliskan “agung” tersebut, berdasar pada referensi banyak kitab klasik yang merekomendasikan hal itu.

Pergeseran cara pandang yang demikian, membuat beberapa cendekiawan Muslim dan pakar keagamaan menjadi gelisah. Misalnya kegelisahan yang dirasakan Prof. Nadirsyah Hosen dalam Online fatwa in Indonesia: From Fatwa Shopping to Googling Kiai (2015), menjelaskan bahwa di era post-truth sekarang ini, yang mana banyak dipengaruhi media, para ustadz, da’i dan ulama mengenyam pendidikan di pesantren (santri) lebih lama, belum tentu disebut kiai atau ahli agama. Sedangkan sebagian para da’i, ustadz, dan ulama digital memahami bahwa saat ini banyak orang, terutama Muslim urban yang belajar agama hanya melalui media-media online—memanfaatkan kebangkitan media online tersebut, sebagai upaya merekontruksi pemahaman agama dan ideologi kepentingan sebagaimana dijelaskan di atas.

Pergeseran corak pemahaman nilai religiusitas dan ideologi politik itulah yang dapat berdampak buruk bagi keberagaman di Indonesia. Penulis memandang fenomena Muslim urban yang telah disusupi ideologi sempit khilafah HTI itu, banyak menimbulkan pragmatisme agama yang berujung pada radikalisme dan intoleransi. Diawali dengan istilah hijrah, hingga puncaknya memiliki pemahaman jihad dengan sifat kaku, keras dan ekstrem.

Kampanye “Islam kaffah, tidak ada organisasi, tidak ada aliran Islam, tidak ada mazhab, Islam satu”, itulah logika yang terus didengungkan oleh beberapa pihak Muslim urban—yang berakhir pada kepentingan politik dan pendirian negara khilafah. Sempitnya pemahaman serta ikhtiar intant belajar Islam, membuat kalangan menengah kota itu mudah positif “terinfeksi” ideologi khilafah.

Persoalan tersebut tentu bukan hal sepele bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu adanya perhatian dari elemen bangsa ini untuk pemecahannya. Jika ini terus dibiarkan, maka kesemrawutan model beragama dan berideologi demikian, akan berdampak pada disintegrasi bangsa.

Tidak hanya itu, edukasi pemahaman terhadap Muslim urban, bahwa perkembangan digital online yang memberikan pemahaman agama, tidak sepatutnya untuk dijadikan sebuah rujukan paling utama. Selain itu, adanya filterisasi dakwah agama dan ideologi—baik ulamanya, pemahaman ideologinya, pemahaman ilmu agama Islamnya, apakah parsial atau telah menguasai secara keseluruhan, pada media online. Hal tersebut mungkin dapat sedikit mengurangi resiko pemahaman sempit khilafah HTI dan intoleransi yang tengah menyasar pada sejumlah kaum Muslim urban.

Related posts
Kolom

Demokrat Sudah Menjadi Partai Dinasti Bukan Demokrasi

Peralihan kekuasaan, posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) dari orang tua ke anak, menjadikan organisasi tersebut dicap sebagai partai dinasti. Pada umumnya di negeri ini, partai-partai menganut sistem demokrasi. Namun, apa yang dilakukan PD telah melukai sistem demokrasi partai. Awalnya hal itu terjadi, karena dipilihnya secara aklamasi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kongres ke-V PD tanggal 15 Maret 2020. Maka itu, terlihat sekali bahwa PD sudah menjadi partai dinasti, bukan lagi demokrasi.
KolomNasihat

Diskursif Agama dan Negara Kontemporer

Gelombang populisme Islam menguat sejak kran reformasi dibuka. Berbagai arus aliran Islam transnasional masuk dan menginfiltrasi kaum Muslim Indonesia. Negara penganut Islam…
BeritaKolom

Zuhairi Misrawi, Jubir Arab Saudi

Tersebar berita, bahwa Kiai Zuhairi Misrawi atau yang akrab disapa Gus Mis ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab…