Berita

Dukung Pemerintah Copot Pejabat Pelanggar Protokol Kesehatan

2 Mins read
Dukung Pemerintah Copot Pejabat Pelanggar Protokol Kesehatan hati1

Menanggulangi wabah Covid-19 di negeri ini amat sulit, lantaran ada beberapa masyarakat yang tidak mempercayai virus ini. Selain itu, masih ada juga orang-orang yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes). Sebagian pejabat pemerintah pun tak luput dari pelaku pelanggaran prokes. Demikian juga ada pejabat yang mendukung pagelaran acara yang melanggar protokol kesehatan dengan memberi izin acara tersebut.

Dari sejumlah kasus yang telah terjadi, ada sebagian pejabat yang terkena sangsi dan pencopotan jabatan, karena mereka dianggap melanggar protokol kesehatan. Ada juga pejabat yang dicopot karena dinilai abai dalam penegakan protokol kesehatan di wilayah hukumnya. Seperti beberapa waktu yang lalu, dua Kapolda dicopot, yakni Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi.

Dua kapolda tersebut terkena imbas dari berbagai acara yang diselenggarakan Rizieq Shihab. Terdapat pula nama Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto dan Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy. Mereka semua dari pejabat Kepolisian yang dianggap lalai untuk menerapkan protokol kesehatan, karena buntut dari acara yang diselenggarakan Rizieq Shihab.

Di sisi lain, sejumlah pejabat sipil juga berurusan dengan petugas kepolisian, mereka dipanggil, karena acara serupa yang digelar Rezieq Shihab. Seperti Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pemanggilan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil bukan karena keduanya bersalah lantaran pelanggaran protokol kesehatan dalam kerumunan massa acara yang digelar pentolan FPI tersebut. Mereka dipanggil karena dibutuhkan informasinya dan dimintai keterangannya serta klarifikasi soal kerumunan yang ditengarai Rezieq Shihab tersebut.

Dalam menangani kasus Rezieq Shihab ini pemerintah sangat tegas sekali, sebab acara tersebut melanggar prokes. Kegiatan yang dibuat Rezieq Shihab terbukti menjadi kluster baru penularan Covid-19 dan menjadi lonjakan percepatan penularan Covid-19. Acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 November 2020 lalu, berbuntut panjang. Pasalnya, acara pernikahan tersebut tidak sesuai dengan komitmen dari pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kabar terbaru, dilansir dari Kompas.com, Selasa, 24 November 2020, terdapat pula nama, Kepala KUA Tanah Abang Sukana, yang juga terkena imbasnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama membebastugaskannya. Dia dimutasi lantaran mengabaikan protokol kesehatan dalam proses pencatatan pernikahan anak Rizieq Shihab itu.

Sementara itu, kita harus beri apresiasi untuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait terbitnya Instruksi Menteri (Inmen) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penegakan Protokol Kesehatan. Hal itu tak lain hanya sebagai pengingat bagi kepala daerah untuk menegakkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

Dalam Inmen tersebut, terdapat enam poin penting yang harus diperhatikan untuk setiap para kepala daerah. Pertama, konsisten menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Kedua, proaktif mencegah penularan. Ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Keempat, mengingatkan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah, sesuai UU Pemerintah Daerah. Kelima, mengingatkan adanya sanksi pemberhentian. Keenam, berlaku saat mulai dikeluarkan.

Namun, untuk sanksi-sanksi bagi kepala daerah dan masyarakat yang tidak menegakkan serta melanggar protokol kesehatan, sudah diatur di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam UU NO.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta dalam UU NO.23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Oleh karena itu, bagi siapa saja masyarakat yang seenaknya melanggar protokol kesehatan, dapat disanksi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Dengan demikian, selama tindakan pemerintah baik untuk kemaslahatan masyarakat saat pandemi Covid-19, maka kita akan selalu mendukung apapun yang pemerintah lakukan. Kita akan mendukung penuh pemerintah untuk mencopot pejabat pelanggar protokol kesehatan. Siapa pun seseorang yang melanggar protokol kesehatan wajib ditindak tegas dan diberi hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Related posts
BeritaKolomNasihat

Zuhairi Misrawi, Santri Par-Excellence yang Cocok Menjadi Dubes Arab Saudi

“Jika Mekkah menjadi kota suci kaum Muslimin karena terdapat Ka’bah yang merupakan kiblat shalat, Madinah juga menjadi kota suci kedua kaum Muslimin karena terdapat Masjid Nabi yang merupakan simbol kebangkitan Islam,” begitu tulis Kiai Zuhairi Misrawi—atau lebih akrab disapa Gus Mis—dalam bukunya, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW. (2009). Belakangan ini, tersiar kabar santer bahwa Gus Mis ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi.
Berita

Terorisme Di Tengah Pandemi

Mewabahnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia ternyata tidak menjadi ancaman bagi sekelompok teroris. Bahkan, aksi teror yang dilakukan ini terus menunjukkan eskalasinya….
Berita

Jual Senjata Ke Separatis, Bentuk Pengkhianatan Pada Negara

Papua kembali bergejolak, hal itu tampak dari penugasan beberapa resimen langsung ke daerah konflik. Namun, kali ini konflik bersenjata tersebut tersebut menguak fakta baru, dimana sebagian senjata yang digunakan merupakan hasil penjualan senjata ilegal, sehingga pelaku patut disebut sebagai penghianat bangsa dan negara.