Kolom

Hati-Hati, Langkah KPK Bikin Pamor Grindra Ambyar

4 Mins read
Hati-Hati, Langkah KPK Bikin Pamor Grindra Ambyar penampakan edhy prabowo diborgol dan pakai rompi oranye kpk lTFn39fT3k

“Korupsi itu oli pembangunan.” Demikian menurut politikus partai Gerindra. Namanya oli, kalau tumpah dijalan bisa bikin orang kecelakaan, aduh bahaya sekali, apalagi yang menjadi korban kolega sendiri.

Ada satu lagi riwayat media sosial tertanggal 9 Desember 2019. Sebuah nasehat bijak itu datang dari seorang Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo namanya, ia menulis, “Korupsi adalah musuh utama yang harus kita perangi. Bersama-sama membangun komitmen KKP menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera.”

Sungguh kata-kata yang meyakinkan, melihat ia sebagai satu diantara ‘orang penting’ di negara ini. Namun kata-kata hanyalah kata-kata, ia tak lagi bermakna jikalau harta dan dolar telah menggoda. Wajar saja, alih-alih menjadikan korupsi sebagai lawan, justru sebaliknya, malahan menjadikan korupsi jadi kawan. Ini luar biasa, menjadikan musuh sebagai kawan.

KPK memang jahat, pak menteri mau sedikit bergaya, sudah dibuat celaka. Padahal pak menteri ini sudah bagus dalam tugasnya. Hanya saja ia memiliki ‘hobi lain’ yang membuat rugi negara. Pak menteri itu suka jam tangan Rolex yang melegenda. Menurut cerita, jam tangan Rolex melambangkan semangat pelaut, ini sangat sesuai dengan profesi pak Edhy Prabowo sebagai menteri KKP agar ia selalu semangat menjalani tugasnya sebagai menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain menyukai jam tangan Rolex, pak menteri juga orang yang baik betul terhadap pasangan hidupnya, buktinya ia membelikan barang-barang mewah yang harganya ratusan juta demi sang istri, mulai dari tas Louis Vuitton, tas Hermes, hingga koper Tumi. Pak menteri juga nampaknya punya cita-cita jadi pembalap sepeda setelah usai tugas jadi menteri nanti, ia telah membeli sepeda balap Specialzed S-Work. Berapa harganya? Laman Specialized.com membandrol satu unitnya seharga 11.000 dollar AS atau sekitar 156 juta. Melansir Tempo.co, pak menteri membelanjakan itu semua saat beliau melancong ke Honolulu, Hawaii, Amerika serikat pada 21 sampai 23 November 2020.

Menteri Edhy sepertinya kurang hati-hati dan tidak sabaran. Baru 14 bulan menjadi menteri sudah banyak mau. Dikiranya, setelah jadi menteri ia bisa seenak sendiri kemana pergi. Seenak dia apa mau belanja tinggal borong saja. Boleh saja membeli barang mewah, asal jangan mengunakan ‘oli pembangunan’, bisa terpleset dan kecelakaan. Sudah memborong barang mewah, malah KPK datang menjemput dan menjebloskannya ke tahanan. Apes betul nasib pak menteri Edhy.

Sebagai pembrantas korupsi di negeri ini, KPK juga sudah sangat tepat menggelandang menteri Edhy beserta grombolannya ke dalam bui. KPK patut mendapat apresiasi, karena berhasil menahan lebih banyak kerugian negara akibat ulah nakal menteri Edhy. Sebaliknya menteri Edhy pun boleh berterima kasih sama KPK, berkat kecerdikan KPK, menteri Edy tidak terjerumus lebih dalam ke jurang dosa karena memakan uang negara. Dengan kembali berhasil menangkap salah satu pelaku korupsi (Edhy Prabowo cs), KPK telah mengembalikan kepercayaan dan harapan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kekuasaan, kalau tidak kuat iman memang bisa membuat lupa Tuhan. Dacher Keltner dalam bukunya The Power Paradox menuliskan, orang yang mendapat kekuasaan, katakanlah menteri KKP, biasanya menjadi sosok yang disukai orang. Mereka mendapat kepercayaan dari orang-orang sekitar mereka. Ini berlaku untuk pemimpin di sebuah klub tenis hingga pemimpin negara. Namun ketika berada di puncak kekuasannya, mereka berubah menjadi monster yang kejam.

Kecenderungan orang yang diberi kekuasan, bahkan dalam waktu singkat, akan mengubah sikap dan perilaku mereka. Mereka mulai bertindak demi keuntungan mereka semata dan kehilangan empati terhadap orang lain. Mereka mulai berfikir, bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling benar.

Menteri Edhy nampaknya lupa diri, bahwa kekuasan itu ada batas waktunya, bahwa setiap yang ia lakukan ada pertanggungjawabannya. Mungkin Tuhan masih memaafkan, tetapi KPK bukan Tuhan, jika sudah ketauan berbuat yang melanggar aturan, bukti sudah terkumpulkan, hukuman tidak terhindarkan.

Korupsi memang mengasyikkan, tanpa lelah bekerja bisa tamasya ke mana saja, mulai dari ke Bali hingga ke Hawaii, Amerika. Lantas, bagaimanakah menjalani tindak korupsi yang baik dan benar? Setidaknya ada beberapa cara, yang pertama, jangan hidup mewah, jangan berkoar-koar seperti aktivis anti korupsi, jangan berteman dengan petugas, rajin beribadah, supaya bisa jadi topeng, usahakan korupsi tidak berjamaah, karena kemungkinan bocornya besar, akan lebih baik menjadi pemain tunggal.

Dari beberapa cara diatas diharapkan dapat dipraktikkan oleh sesiapa saja yang ingin korupsi, khsusunya menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Jika suatu saat tertangkap seperti menteri Edhy oleh KPK atau Kejaksaan, tidak perlu khawatir. Tenang saja, sekarang ini telah tersedia warung diskon tuntutan dan hukuman bagi para koruptor. Masa hukuman dapat dipesan serendah mungkin, apalagi sekarang sudah tren hukuman untuk koruptor hanya 1-3 tahun saja. Tempat pelaksanan hukuman juga dapat dipilih sesuai kemampuan. Tersedia paket akomodasi dengan tarif yang beragam. Namun saya ingatkan, kalau bisa jangan korupsi, kalau mau korupsi, hati-hati saja, jangan sampai tertangkap sebelum sebelum menikmati hasilnya, macam menteri Edhy.

Meski demikian, tindak korupsi tentu sangat tidak dibenarkan dalam peraturan negara. Juga selain itu, tindak korupsi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap salah satu amanat reformasi, yakni pembantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Korupsi juga merupakan sebuah pengkhiantan terhadap Pancasila.

Untuk mencegah perilaku korupsi setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan, pertama, larangan menerima suap dan hadiah. Suap dan hadiah yang diberikan pada aparatur pemerintah pasti memiliki tujuan tertentu, terbukti dengan tertangkapnya menteri KKP, Edhy Prabowo. Kedua, melakukaan penghitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi pasti kekayaannya bertambah secara cepat, meski tidak selalu orang yang cepat kaya hasil dari korupsi. Ketiga, pengawasan masyarakat. Peran masyarakat sendiri bisa menyuburkan atau menghilangkan korupsi, tergantung kesadaran yang dibangun. Keempat, hukuman yang setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima resiko yang mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman yang setimpal bagi koruptor.

Terakhir, teruntuk para koruptor, penulis ingin meminjam monolog Butet Katarajasa,“Koruptor ternyata bukan sejenis maling, mereka itu priyayi agung, orang penting. Buktinya mereka diperlakukan khusus, diminta dengan hormat menggunakan seragam khusus, rancangan model dan warnanya pun berbeda dengan kostum maling umumnya. Meskipun di bagian punggung ada embel-embel koruptor, keinginan memakai seragam khusus itu menurut mas celaku, hanya akan menegaskan ada perlakuan khusus terhadap maling resmi itu. Minimalnya ada kesan terhadap koruptor derajatnya lebih tinggi dalam tradisi nyolong jupuk (mengambil) itu.”

Korupsi memang telah menjadi musuh utama negeri ini, namun dengan kehebatannya, pak menteri Edhy mampu menjadikan musuh jadi teman. Naas, pertemanan itu tak direstui KPK. Oleh karenanya, lain kali menteri Edhy hendaknya lebih berhati-hati dalam berkawan dengan korupsi, terbukti, langkah KPK bikin kecelakaan masuk bui.

Selain itu, kasus korupsi Edhy juga menjadi beban bagi Gerindra yang selama ini seolah-olah bersih. Apalagi Fadli Zon yang selalu petangtang-petengteng. Publik sudah menghukum secara moral, bahwa kader Gerindra pun terjerumus pada kubangan korupsi. Maka bisa-bisa, Gerindra pun bisa ambyar pamornya akibat korupsi yang dilakukan kadernya, Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Related posts
KolomNasihat

Membaca Fikrah Politik Ustadz Abdul Somad

Ustadz Abdul Somad, atau lebih dikenal luas dengan sebutan UAS kembali ramai dibicarakan. Dai kondang yang sedang diidolai oleh sebagian Muslim Indonesia,…
Kolom

Hukum Perdata Internasional, Perkuat Hubungan Bilateral Negara

Pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) rampung di tahun 2022, pasalnya pemerintah sedang mempercepat penyusunan Naskah Akademik RUU HIP tersebut. Walaupun demikian, banyak dari pakar Hukum Perdata Internasional menilai RUU ini akan memperkuat hubungan bilateral antar negara.
Dunia IslamKadrun TVKolom

Aisyah RA Bukan Simbol Pernikahan Dini

Di zaman kita, pernikahan dini menjadi masalah sosial yang cukup serius. Berdasarkan publikasi laporan Pencegahan Perkawinan Anak (2020) yang dirilis Kementerian Perencanaan…