Berita

Penegakkan Hukum Solusi Atasi Terorisme

2 Mins read
Penegakkan Hukum Solusi Atasi Terorisme densuss 888

Penyiksaan yang menyebabkan kematian empat warga sipil di Sigi, Sulawesi Tengah, menjadi keprihatinan kita semua. Tak hanya membunuh keempat orang, para pelaku juga membakar sejumlah rumah serta mencuri makanan dan barang-barang milik warga. Kabarnya, diduga aksi tersebut dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang di pimpin oleh Ali Kalora. Aksi sadis sekaligus keji tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan satu agama mana pun, kecuali kelompok radikal.

Peristiwa itu terjadi pada, Jumat (27/11/20) sekitar pukul 10.30 Wita, di sebuah wilayah terpencil, Desa Lembatongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Menurut konferensi pers yang dilakukan Kapolda Sulteng, Irjen Abdul Rakhman Baso, pelaku diperkirakan berjumlah delapan orang dan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sulteng.

Sebelumnya, sejarah terbentuknya kelompok militan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah, bermula dari andil Santoso alias Abu Wardah Asy Ayarqi pada 2010, dengan mengumpulkan dan melatih kader-kadernya. Santoso dikukuhkan sebagai pemimpin tertinggi pada 2012. Dua tahun berselang, MIT bersumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Suriah alias ISIS.

Lalu, pada November 2015, MIT merilis video yang berisi ancaman terhadap pemerintah dan Kepolisian RI dan menyebut diri mereka sebagai “Prajurit Negara Islam”. Pada 18 Juli 2016, setelah ditembak matinya Santoso dan ditangkapnya Muhammad Basri alias Bagong, kini kelompok MIT dipimpin oleh Ali Kalora.

Selama ini, kelompok MIT telah diburu oleh Satgas Operasi Tinombala. Sudah beberapa kali kelompok MIT dan Pasukan Bersenjata RI terlibat baku tembak yang diakibatkan ulah keji kelompok MIT. Memang kelompok MIT terbilang kelompok kecil, tetapi kelompok ini adalah ancaman bahaya yang dimiliki bangsa ini. Ketika melancarkan aksinya, kelompok MIT tidak segan-segan untuk menyiksa, membantai, dan membunuh korbannya, seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Sigi.

Di sisi lain, dalam menanggapi kasus ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukan), Mahfud MD menyatakan, “Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu, melalui tim atau Satgas Operasi Tinombala, para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap satu keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi.” Pemerintah sudah melakukan langkah pengejaran kelompok MIT. Dalam hal ini, pemerintah mengutuk keras para pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarga.

Sementara itu, pemerintah harus mengambil tindakan cepat untuk membasmi pelaku terorisme yang meresahkan seluruh warga NKRI. Para pelaku perlu tindakan tegas oleh pemerintah. Jika perlu, semua para pelaku keji terorisme di Sigi, diberantas sampai ke akar-akarnya. Sebab, mereka telah mengambil hak hidup orang lain secara keji dengan sengaja. Perlu diketahui, hak hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Tidak ada satu orang pun yang boleh berperilaku seenaknya dalam hidup, karena setiap manusia memiliki hak asasi dalam menjalani hidup yang sudah diatur dalam undang-undang. Jangan sampai, ketika kita memperjuangkan hak asasi milik kita, malah merugikan orang lain. Karena sesungguhnya hakikat hak asasi itu sendiri adalah hak atau perlindungan bagi setiap individu.

Saat ini, pelaku terorisme banyak melakukan aksi di wilayah-wilayah terpencil, karena sekarang para teroris memanfaatkan hutan untuk bersembunyi dari kejaran aparat keamanan negara. Di waktu ada kesempatan, pelaku teror memanfaatkan situasi untuk melancarkan aksinya dalam menakut-nakuti warga, seperti kejadian di Sigi. Mereka membunuh korbannya, karena mereka geram tidak memberikannya makanan.

Sementara itu menurut saya, pelaku terorisme itu harus dihukum mati, supaya memberikan efek jera bagi pelaku yang lain agar segera bertaubat dan menghentikan aksi-aksinya. Sedangkan dalam UU No 5 Tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak mengatur mengenai sangsi-sangsi yang dikenakan bagi para pelaku terorisme.

Dengan demikian, penegakkan hukum secara adil, tegas, dan tepat dapat mencegah perkembangan terorisme. Di sini, aparat gabungan harus bertindak dengan cepat dan tepat demi memastikan kembali keamanan dan kenyamanan masyarakat. Semua masyarakat Negeri ini mengharapkan TNI dan Polri untuk segera menangkap para pelaku dan menyeret mereka ke penjara atas aksi sadis para pelaku.

Related posts
BeritaKolomNasihat

Diskursus Politik Kebencian

Dalam dasawarsa terakhir, masyarakat kita disibukkan kemelut politik bernuansa kebencian. Demokrasi sekarang ini mengalami ketegangan politik yang tiada henti menghunuskan pedang kebencian…
Berita

Jangan Salahgunakan UU PNPS

Polemik memandikan jenazah yang terkena covid-19 oleh tenaga kesehatan (Nakes), tampaknya berbuntut panjang dan berujung pada meja Kepolisian. Pasalnya, laporan terhadap Nakes tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penistaan Agama, yang tidak masuk akal dan cenderung disalahgunakan.
BeritaKolomNgopi

Kunjungan ke NTT, Bukti Presiden Jokowi Dicintai Rakyat

Saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT), warga benar-benar antusias menyambut kedatangan rombongan mobil kepresidenan. Terlihat dalam sejumlah video di media sosial, masyarakat banyak yang bersukacita. Sambutan yang luar biasa menandakan kerinduan warga NTT terhadap Presiden Jokowi. Tak hanya itu, kehadiran Presiden Jokowi ke tempat lain juga senantiasa disambut dengan animo baik warga. Maka dari itu, kunjungannya ke NTT, membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat dicintai rakyat.