Berita

Kerajaan Baru Bernama Petamburan?

3 Mins read
Kerajaan Baru Bernama Petamburan? 1 28

Persoalan baru mulai muncul semenjak kedatangan Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dari Arab Saudi menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Berawal dari, kedatangannya yang disambut oleh banyak pengikutnya, sampai yang terbaru dia merayakan pernikahan anaknya yang mengundang kerumunan massa, sehingga mengabaikan prtokol kesehatan Covid-19. Sejak itu, aparat hukum pun bertindak dan memanggil yang bersangkutan. Namun, upaya penegak hukum selalu dihadang oleh Font Pembela Islam (FPI) yang berdalih ingin menjaga rumah MRS.


Kabar terakhir, Rabu (02/12/20), pihak kepolisian yang mengantarkan surat pemanggilan kedua untuk MRS dan menantunya, Hanif Alatas (HA) kembali dihadang FPI. Sebelumnya, pada Selasa (01/12/20), kepolisian Polda Metro Jaya, telah melayangkan surat pemanggilan pertama terhadap MRS dan HA. Mereka pun mangkir pada panggilan tersebut.


Sementara itu, yang menjadi permasalahan baru adalah penghadangan FPI terhadap kepolisian saat akan melayangkan surat pemanggilan terhadap MRS dan HA. Selain itu, FPI kerap kali menimbulkan masalah baru yang sulit dicegah oleh siapa pun, karena keegoisan dan keangkuhan mereka. Petamburan, selain menjadi markas besar FPI dan kediaman MRS, FPI kerap kali mengadakan kegiatan tak jelas, seperti penghormatan baliho beberapa waktu lalu.


Kemudian kenapa Petamburan disebut kerajaan baru? Pasti setiap orang berfikir, jika daerah Petamburan saat ini telah dikuasai oleh FPI. Mengapa? Contohnya, pada saat pernikahan anak MRS, mereka mengambil keseluruhan ruas jalan raya utama untuk tempat para undangan dan mensukseskan acara tersebut.


Di negara ini tidak boleh ada kelompok yang memanfaatkan suatu wilayah untuk kepentingannya sendiri. Semua kalangan masyarakat harus patuh dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Tak ada yang berhak mendiskriminasikan aparat hukum yang sedang bertugas. Sebuah negara tentu memiliki aparat hukum yang bertugas menegakkan hukum. Di negeri ini, ada TNI sebagai penjaga pertahanan dan polisi sebagai penjaga keamanan. Keduanya berhak melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggar hukum.


TNI dan Polri adalah alat negara yang bertugas mengamankan NKRI. Eksistensi negara dijaga oleh kedua institusi tersebut, sebagai representasi kehadiran sebuah negara. Seluruh wilayah NKRI harus dijaga dari perusak negara. TNI dan Polri mempunyai wewenang khusus untuk menindak tegas semua para pelaku pelanggaran, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sementara itu, setiap warga negara harus menghormati keberadaan mereka, karena itu adalah bentuk wujud penghormatan kita terhadap negara. Tak ada yang boleh menghalangi kerja negara yang direpresentasikan oleh mereka. Menghalangi kerja mereka berarti melawan hukum bahkan dapat dipastikan melakukan perlawanan terhadap negara. Selain itu, dalam menjalankan tugas negara, mereka wajib memperlakukan warga negara dengan adil, tak ada diskriminasi. Siapa yang salah atau diduga salah, harus diperlakukan sama di depan hukum.


Di sisi lain, sebagai seorang warga negara pasti kita terheran-heran ketika melihat aparat hukum dihalang-halangi oleh warga negara sendiri untuk masuk ke daerah Petamburan. Sulitnya polisi menembus benteng pertahanan Rizieq. Padahal saat itu, mereka sedang menjalankan tugas negara. Yang menjadi pertanyaan, apakah tanah di Petamburan telah menjadi kerajaan baru, sehingga penegak hukum dihadang kehadirannya. Jangan sampai wilayah Petamburan dikuasai oleh mereka.


Pada saat kepolisian mengantarkan surat pemanggilan kedua kepada MRS dan HA, petugas kepolisian sempat dihadangi massa FPI. Saat itu juga sempat terjadi kericuhan. Menurut berita yang beredar di CNNIndonesia.com (02/12.20), massa FPI mengusir petugas kepolisian. Dan sejumlah penyidik Polda Metro Jaya dibanjiri umpatan dan kecaman massa saat berupaya menyambangi kediaman MRS. Di samping itu, awak media bernasib sama dengan petugas kepolisian, mereka yang sedang meliput dihujani kalimat umpatan, beberapa wartawan juga mendapatkan intimidasi.


Seharusnya, perlawanan yang dilakukan FPI harus disikapi dengan tegas oleh pihak yang berwajib. Di negeri ini tak ada yang boleh melakukan penghambatan aparat hukum dalam melaksanakan tugas negara. Semua harus tunduk terhadap hukum, tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Eksistensi hukum di sebuah negara harus tetap dijaga dari kelompok mana pun yang ingin mencoreng nama baik hukum negeri ini.


Persoalan yang terjadi di Petamburan harus segera diselesaikan agar tidak menjadi benalu negeri. Siapa pun yang menghalangi aparat hukum dalam melaksanakan tugas negara juga harus secepatnya ditindak tegas dan tepat. Apalagi peristiwa tersebut berada di Ibu Kota DKI Jakarta, yang menjadi daerah sentral bangsa ini.


Selain itu, mereka menjadi penjaga setiap wilayah negeri ini. Mereka berhak masuk ke mana saja. Saat mereka menjalankan tugasnya sebagai aparat negara, tak ada yang boleh menolak atau menghalang-halangi tugas mereka atas dasar kepentingan kelompok tertentu. Perlawanan terhadap TNI dan Polri dapat kita maknai sebagai penghianat negara.


Dengan demikian, jika kejadian tersebut dibiarkan begitu saja, maka mereka akan melunjak terhadap negara dan menganggap remeh hukum negara. Negeri ini sebagai negara hukum sudah sepatutnya warga negara mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang atau kelompok yang mempermainkan hukum, maka aparat hukum berhak menjatuhi mereka hukuman.

Related posts
BeritaKolomNasihat

Zuhairi Misrawi, Santri Par-Excellence yang Cocok Menjadi Dubes Arab Saudi

“Jika Mekkah menjadi kota suci kaum Muslimin karena terdapat Ka’bah yang merupakan kiblat shalat, Madinah juga menjadi kota suci kedua kaum Muslimin karena terdapat Masjid Nabi yang merupakan simbol kebangkitan Islam,” begitu tulis Kiai Zuhairi Misrawi—atau lebih akrab disapa Gus Mis—dalam bukunya, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW. (2009). Belakangan ini, tersiar kabar santer bahwa Gus Mis ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi.
Berita

Terorisme Di Tengah Pandemi

Mewabahnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia ternyata tidak menjadi ancaman bagi sekelompok teroris. Bahkan, aksi teror yang dilakukan ini terus menunjukkan eskalasinya….
Berita

Jual Senjata Ke Separatis, Bentuk Pengkhianatan Pada Negara

Papua kembali bergejolak, hal itu tampak dari penugasan beberapa resimen langsung ke daerah konflik. Namun, kali ini konflik bersenjata tersebut tersebut menguak fakta baru, dimana sebagian senjata yang digunakan merupakan hasil penjualan senjata ilegal, sehingga pelaku patut disebut sebagai penghianat bangsa dan negara.