KolomNasihat

MRS, Jangan Suriahkan Indonesia!

4 Mins read
MRS, Jangan Suriahkan Indonesia! suriah 1

Tumpang tindih informasi dan bertebarnya berita hoaks telah membuat babak belur pola hubungan masyarakat kita. Media sosial saat ini dipenuhi dengan fitnah dan kabar yang kebanyakan tak terkonfirmasi kevalidannya. Politisasi agama, tak bisa dipungkiri menjadi isu berlarut yang paling menimbulkan keresahan dan polarisasi berkelanjutan. Dalam hal ini, tidak berlebihan rasanya jika Muhammad Rizieq Shihab (MRS) dan kubunya adalah yang terdepan memainkan isu tersebut.

Fenomena memprihatinkan ini, mengingatkan saya pada apa yang terjadi di Suriah sejak 2011 silam. Negara tersebut porak-poranda karena adanya pihak yang giat menghasut masyarakat dengan seruan-seruan berbau agama, seperti halnya jihad. Sayangnya, doktrin jihad ini dimaknai seenaknya, yang kemudian hanya dijadikan kedok untuk tujuan politis semata.

Suriah adalah negeri dengan sejarah peradaban tinggi. Untuk menggambarkan unggulnya peradaban dan budaya Suriah, seorang sejarawan, Andre Parrot bahkan mengatakan, bahwa semua manusia yang berbudaya berasal dari dua bangsa; bangsanya sendiri dan Suriah. Keadaan pun berbalik seketika saat teroris berkedok agama menabuh genderang ingin mendirikan negara Islam. Mereka membabi buta merusak infrastruktur, membantai masyarakat sipil, dan melancarkan berbagai serangan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Bangunan-bangunan bersejarah nan megah yang dinobatkan sebagai warisan dunia, kini berubah menjadi onggokan beton dan bebatuan yang menyimpan kegetiran. Milisi-milisi bersenjata yang menamakan diri sebagai mujahid, telah membumihanguskan bumi Suriah dan membuat warganya menjadi paria di negerinya sendiri. Dalam catatan Komisioner PBB untuk Pengungsi atau UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees), saat ini Suriah menjadi negara penyumbang pengungsi terbesar di dunia, dengan jumlah 6,6 juta jiwa. (Harian Kompas, Jumlah Pengungsi Dunia Menembus 80 Juta Jiwa, (10/12/2020)).

Suasana aman yang menghangatkan, telah berubah menjadi tempat yang menakutkan karena tanpa diduga, bom-bom bisa meledak kapanpun dan di manapun. Jika digambarkan, kota-kota di Suriah kini menjadi kota hantu, kelam dan beku. Diceritakan, perayaan Natal yang biasanya dirayakan dengan suka cita, yang juga disambut gembira oleh warga Muslim setempat, sudah tidak demikian adanya. Mereka harus melewati malam perayaan dan malam-malam lain dengan iringan mortir dan granat. Kehidupan warga di bawah pendudukan para teroris bersenjata amatlah menderita. Mereka kesulitan mendapatkan akses listrik, medis, makanan, air, serta kebutuhan hidup lainnya.

Barangkali ada yang mempertanyakan, bagaimana proses awal terjadinya prahara berkepanjangan di Suriah. Semula rakyat Suriah mengingini adanya reformasi di negaranya. Semua ini tak lepas dari pengaruh The Arab Spring yang bermula dari Tunisia. Keinginan adanya perubahan, juga disebabkan oleh iklim pemerintahan yang koruptif, sekalipun level kehidupan masyarakat Suriah relatif sejahtera.

Para oposan yang menggelar demonstrasi, ternyata telah disusupi kelompok teroris radikal yang menggeser tuntutan demokratisasi menjadi penegakan negara Islam/khilafah. Pada titik inilah intervensi asing—dengan misi politik-ekonomi—masuk dan kian memperumit keadaan. Mereka mempersenjatai kelompok oposisi, sekaligus menjadi supplier logistiknya. Indonesia pun sama dengan Suriah dalam hal kesuburan praktik korupsi, dan sederet persoalan lain. Hanya saja, jangan sampai kegeraman dan kemuakan kita terhadap minus kinerja pemerintah, dimanfaatkan sebagai alat untuk menghasut dan membenturkan baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan kekuasaan pihak tertentu.

Peta konflik Suriah, memperlihatkan adanya peran besar ‘ulama’ dalam menyeru massa agar mau angkat senjata melawan pemerintahan dengan pidato-pidato liar penuh kekerasan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ceramah MRS adalah definisi dari kebencian dan provokasi. Pemerintah selalu didikotomikan dengan agama dan dibenturkan dengan masyarakat. Mau jadi apa negeri kita jika kalimat-kalimat penuh dengan nuansa kekerasan dan kebrutalan selalu menghiasi ruang serta komunikasi publik?

Jika benar mencintai bangsa dan negeri ini, selaku oposisi pemerintah, MRS seharusnya menunjukkan diri sebagai oposan yang konstruktif, bukan polutif dan agitatif. Sebelum itu, sebagai warga yang mengakui kedaulatan negara Indonesia, MRS malu seharusnya jika tak kooperatif dengan proses hukum yang berlaku dan sedang menunggunya. Apalagi ia seorang tokoh agama. Ada satu narasi yang berkembang, mengapa hanya karena perkara pelanggaran protokol kesehatan saja, pemerintah amat berlebihan dalam menangani kasus ini, dan tidak demikian dengan kasus kerumunan yang lain.

Mari kita balik logikanya. Mengapa, jika hanya karena perkara pelanggaran protokol kesehatan saja, MRS sedemikian rupa menghindari pemeriksaan polisi sampai harus memasang barikade keamanan di manapun ia berada. Yang amat disayangkan sampai harus merenggut nyawa. Adakah perihal besar yang MRS serta gengnya khawatirkan diketahui publik dan pihak kepolisian? Sederhana sebenarnya, jika ia mengaku ulama dan mengehendaki maslahat masyarakat, cukup kooperatif saja dengan aturan hukum yang berlaku. Selesai.

Perlu diketahui bahwa kelompok teroris yang berjejaring di Suriah seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok lain yang berafiliasi dengan al-Qaida serta ISIS, mereka memiliki cabang di Indonesia, dan sel-selnya pun masih aktif. Pernah dalam satu orasinya, MRS menyatakan kesepahamannya dengan apa yang dilakukan kelompok teroris sadis, ISIS. Teringat pula, Gus Dur menggelari MRS sebagai teroris lokal. Ucapan Gus Dur itu sejalan dengan ditetapkannya FPI sebagai organisasi teroris domestik oleh situs Terrorism Research & Analysis Consortium (TRAC).

Benang kusut konflik Suriah disebabkan oleh banyaknya kepentingan dan aktor yang berperan, juga kesalahpahaman masyarakat sipil karena adu domba. Pada perjalanannya, terlihat siapa negara-negara luar yang mendukung aksi terorisme di Suriah dengan dalih menjatuhkan rezim diktator, padahal semata-mata untuk kepentingan politik-ekonomi global-regional.

Hal ini yang diingatkan oleh M. Arif Pranoto, peneliti di Global Future Institute, apabila membaca peta konflik dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan mendapati bahwa kekuatan-kekuatan kapitalisme dunia selalu berada di balik berbagai konflik di wilayah yang kaya akan SDA. Dan pola yang lazim digunakan untuk menyulut konflik, biasanya disesuaikan dengan karakteristik dan budaya setempat. Adapun konteks negeri kita, isu SARA adalah opsi paling potensial untuk menimbulkan instabilitas. Lebih spesifiknya, narasi pejuang/bela agama vis a vis pemerintah komunis anti-Islam.

Ada satu sejarah penting yang menunjukkan betapa negeri kita didamba banyak korporasi dunia. Indonesia pernah mengalami satu tragedi kemanusiaan yang sengaja direncanakan untuk kepentingan pihak tertentu. Di balik carut-marut peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 yang penuh dengan duka dan kehilangan, ternyata terjadi kesepakatan perampokan besar-besaran SDA negeri ini, antara rezim Soeharto dengan korporasi-korporasi global. Jadi jelas, konflik lokal dijadikan sebagai skenario untuk kepentingan ekonomi dan politik semata.

Jangan terlalu lugu. Gelombang konflik sosial-politik yang terjadi di negeri kita selama ini memiliki pola dan variabel yang sama dengan pecahnya Suriah, yaitu adanya politisasi agama, pemanfaatan otoritas ‘ulama’ untuk mendikte dan menghasut masyarakat, dan fabrikasi hoaks. Di atas itu semua, politik-ekonomi menjadi kepentingan yang hampir pasti adanya.

Melihat banyaknya reaksi yang menuntut kasus tertembaknya enam simpatisan FPI yang disebut menyerang polisi, untuk ditangani oleh Komnas HAM, semakin menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu amat dihargai. Hal ini kian paradoksal dengan seruan teologi maut yang dilancarkan MRS. Padahal, dengan bertahan hidup kita juga bisa berjihad. Sesederhana bekerja yang halal untuk menghidupi diri, itu sudah jihad. Berhenti mengelabui masyarakat dengan dalih kemartiran untuk agama yang nyatanya merupakan distorsi doktrin jihad dan hanya menghasilkan kekacauan laiknya Suriah.

Ketika konflik horizontal terus tereproduksi dan rasa percaya sesama masyarakat sudah hilang, maka saat itu kita dihadapkan pada ambang kehancuran. Dan penumpang gelap akan ikut campur mencari ceruk keuntungan. Jangan sampai sumbu persaudaraan NKRI yang selama ini telah mati-matian dijaga, terbakar oleh pihak-pihak pengadu domba yang penuh retorika. Mari jeli dan waspada terhadap segala potensi yang akan menggoyang bangsa serta persaudaraan kita. Sungguh, kita lebih kuat dari ancaman itu semua. Wallahu a’lam. []

Related posts
Kolom

Hukum Perdata Internasional, Perkuat Hubungan Bilateral Negara

Pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) rampung di tahun 2022, pasalnya pemerintah sedang mempercepat penyusunan Naskah Akademik RUU HIP tersebut. Walaupun demikian, banyak dari pakar Hukum Perdata Internasional menilai RUU ini akan memperkuat hubungan bilateral antar negara.
Dunia IslamKadrun TVKolom

Aisyah RA Bukan Simbol Pernikahan Dini

Di zaman kita, pernikahan dini menjadi masalah sosial yang cukup serius. Berdasarkan publikasi laporan Pencegahan Perkawinan Anak (2020) yang dirilis Kementerian Perencanaan…
BeritaKolomNasihat

Zuhairi Misrawi, Santri Par-Excellence yang Cocok Menjadi Dubes Arab Saudi

“Jika Mekkah menjadi kota suci kaum Muslimin karena terdapat Ka’bah yang merupakan kiblat shalat, Madinah juga menjadi kota suci kedua kaum Muslimin karena terdapat Masjid Nabi yang merupakan simbol kebangkitan Islam,” begitu tulis Kiai Zuhairi Misrawi—atau lebih akrab disapa Gus Mis—dalam bukunya, Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW. (2009). Belakangan ini, tersiar kabar santer bahwa Gus Mis ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi.