Kolom

Walaupun Imam Besar, Hukum Tetap Jalan

3 Mins read
Kasus SP3 MRS  Walaupun Imam Besar, Hukum Tetap Jalan SP3 Kasus Rizieq Shihab

Pemberitaan ditolaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, terkait chat mesum yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (IB FPI) Muhammad Rizieq Syihab (MRS) resmi dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada (29/12/2020). Setelah pembacaan putusan pengadilan, Hakim PN Jakarta Selatan memerintahkan kepada Polda Metro Jaya (termohon) untuk melanjutkan penyidikan agar tuntutan hukum tetap berjalan.

Sejauh ini, penghentian penyidikan merupakan permohonan dari MRS sendiri pada 22 Agustus 2017 melalui surat permohonan yang dikirimkan kepada penyidik Polda Metro Jaya, melalui pengacaranya Sugito Atmo Pawiro. Dalam surat permohonan tersebut, MRS menilai kurangnya bukti yang dimiliki oleh anggota penyidik Polda Metro Jaya, selain itu MRS menilai bahwa, kasus pornografi yang menyeret namanya merupakan ranah privat. 

MRS dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Hanya saja ketika penyidikkan Polda Metro Jaya mengalami kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, seperti yang dianjurkan dalam Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Terlebih, pihak MRS melalui kuasa hukumnya berupaya mengintervensi dengan mengerahkan massa yang begitu banyak, serta berupaya melemahkan penyidik menggunakan kebesaran nama FPI dan cucu nabi. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, pada 29 Mei 2017 polisi kembali melakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut menyimpulkan ditetapkan MRS sebagai tersangka, walaupun MRS berusaha kabur dari hukum yang melilit dirinya dengan cara melarikan diri ke negara Arab Saudi dengan alasan melakukan ibadah umroh dan haji. 

Selama pelariannya ke Arab Saudi, setidaknya berbagai upaya yang dilakukan pihak FPI untuk menjegal agar MRS tidak dipidana seperti lobi-lobi politik, berupaya melakukan intervensi hukum dengan mengerahkan berbagai elemen ormas FPI. Selain menghentikan kasus chat mesum MRS, kasus penghinaan Pancasila juga masuk dalam daftar SP3 oleh pihak kepolisian. Setiap kasus tersebut, menurut polisi mengalami kesulitan menemukan bukti yang cukup, sehingga polisi harus bersifat profesional. proporsional, dan independen dalam menangani kasus tersebut. 

Kabar diterimanya SP3 kasus yang melibatkan MRS pada pertama kali muncul dari video yang diunggah oleh akun Youtube Front TV pada Kamis (14/6/2018). Dalam video itu, MRS mengucapkan syukur atas SP3 yang diterbitkan oleh Polri, dan telah dikirimkan pengacara Sugito Atmo Prawiro kepadanya di Markas FPI Pusat, Petamburan, Jakarta. Namun sayangnya MRS sedang tidak berada di Indonesia, untuk mengamankan diri dari jeratan serta tuntutan hukum yang masih menantinya. 

Semenjak kepulangannya ke Tanah Air, berbagai lembaga, pakar hukum, dan peneliti meminta kepada pihak terkait yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk kembali membuka berkas dan kasus MRS yang selama ini terkesan dibiarkan. Lembaga yang paling vokal dalam menyuarakannya adalah Indonesian Police Watch (IPW), dalam permintaannya IPW berharap polisi bisa bersifat profesional terlebih dalam menangani kasus ini, sehingga supremasi hukum tetap berdiri pada porosnya seperti dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sangat wajar apabila IPW menghendaki dibukanya kembali kasus-kasus MRS terlebih melihat tumpang tindihnya penyelesaian hukum di negeri ini. Menurut saya, IPW ingin memperlihatkan bahwa Lembaga Hukum di Indonesia bekerja untuk keadilan dan tidak memandang jabatan, ormas, maupun individu. 

Walaupun demikian, penolakan FPI terhadap batalnya SP3 MRS sempat terjadi. Melalui kuasa hukumnya serta Wakil Sekretaris(FPI) Aziz Yanuar membantah bahwa pembatalan SP3 merupakan pengalihan isu. Menurut Aziz Yanuar, ini dalam dunia intelijen dikenal dengan istilah deception atau pengalihan isu, diduga kepanikan pemerintah dalam tragedi yang melibatkan 6 orang laskar khusus FPI dan polisi. Terlebih ia menghakimi pemerintah bahwa terdapat super kepanikan kerana menghabisi 6 syuhada FPI. Walaupun tim hukum FPI menyadari bahwa pencabutan SP3 kasus MRS merupakan hak dan kewenangan hukum serta lembaga pengadilan. 

Dalam pandangan saya, tentunya wajar mereka menyalahi pemerintah kerana dicabutnya SP3 MRS dan menjadikan pemerintah sebagai kambing hitam dari masalah tersebut, mengingat MRS sudah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan kasus yang lain. Jika ditambahkan dengan kasus yang baru, seperti pornografi dan penghinaan terhadap Pancasila, setidaknya MRS akan mendapatkan hukuman lebih dari 10 tahun dipenjara. Tentunya akan berdampak terhadap popularitas serta ketokohan MRS yang dipuja-puja beberapa kalangan dengan diberikannya gelar Imam Besar. Walaupun Imam Besar, hukum tetaplah hukum yang harus memberikan efek jera atau sanksi terhadap kriminal dan hukum harus berjalan [.]

Related posts
Kolom

Pentingnya Memelihara Peninggalan Bersejarah Untuk Peradaban Dunia

Semua peninggalan sejarah dunia harus dijaga, utamanya yang ada di Indonesia. Karena peninggalan sejarah adalah sebuah warisan pendahulu kita, yang akan menjadi sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan baru untuk memperluas wawasan. Banyak sekali manfaat peninggalan bersejarah, yang fungsinya melimpah untuk kemajuan manusia. Maka itu, kita harus terus menjaga dan memelihara peninggalan bersejarah untuk peradaban dunia demi kemaslahatan umat manusia.
Kolom

Myanmar dan Krisis Kemanusiaan

Keadaan genting di Myanmar masih berlanjut, pasca kudeta yang dilakukan Junta Militer 1 Februari yang lalu. Unjuk rasa menuntut dibebaskannya pemimpin de…
KolomNasihat

Paradoks Kaum Khilafah

Pada Tahun 2017, pemerintah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Dikeluarkannya Perppu tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) No. 2/2017 tersebut…