Berita

Tak Perlu Fatwa Halal Vaksin dari MUI

2 Mins read
Tak Perlu Fatwa Halal Vaksin dari MUI Vaksin halal
Ilustrasi vaksin Covid-19 (SHUTTERSTOCK/solarseven)

Juru Bicara Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi menegaskan, vaksin Covid-19 yang sudah didistribusikan ke daerah tidak akan diberikan kepada masyarakat sebelum ada fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masduki yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, “Pemerintah tidak akan pernah melakukan vaksinasi ke berbagai daerah kepada semua orang, tanpa ada fatwa dari MUI mengenai kehalalan dari vaksin itu,” kata Masduki di Jakarta (05/01/2021). Pertanyaannya, perlukah kita fatwa halal vaksin dari MUI?

Sebagaimana diketahui, pertanggal 07 Januari 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari kian meningkat. Bahkan, hampir satu tahun berjalan, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Berdasarkan data BNPB, KawalCOVID19.id, dan pemberitaan Kompas, kasus positif Covid-19 mencapai 797.723, dirawat sebanyak 114.766, dan meninggal dunia mencapai 23.520.

Angka kematian yang mencapai 23.520 jiwa tentu bisa dibilang cukup banyak. Bahkan, angka tersebut lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Supiori di Papua yang hanya 20.018 jiwa (2018). Karenanya, penanganan pandemi Covid-19 ini harus cepat dan tepat, sehingga angka kasus penambahan positif Covid-19 dapat ditekan secara signifikan. Satu-satunya jalan penanganan tersebut yaitu melalui vaksinasi.

Namun demikian, Jubir Wapres menyatakan tak akan pernah dilakukan vaksinasi tanpa ada fatwa MUI. Bagi penulis, ini akan menjadi penghambat proses vaksinasi dan penanganan pandemi Covid-19. Pasalnya, vaksinasi ini harus segera dilakukan agar penularan dapat dikurangi. Lebih dari itu, vaksinasi adalah sebuah keniscayaan sebagai usaha mengatasi pandemi Covid-19.

Padahal, di negara-negara lain, vaksinasi telah banyak dilakukan. Sebut saja Inggris, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Israel, Meksiko, Chili, Brazil, Jerman, Perancis, Rusia, China, dan lain-lain. Mereka semua telah melakukan vaksinasi besar-besaran, baik menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech, Sinopharm maupun Sinovac Biotech. Karenanya, tak perlu ada keraguan dan kegamangan lagi dalam melakukan vaksinasi kepada masyarakat.

Vaksinasi adalah soal kesehatan masyarakat. Tujuan utamanya untuk menjaga imunitas tubuh dan mencegah seseorang terpapar virus Covid-19. Vaksinasi juga merupakan satu-satunya solusi dalam situasi dan kondisi darurat ini. Maka dari itu, penggunaan vaksin menjadi keniscayaan. Terlepas vaksin itu mengandung bahan yang haram atau tidak, dalam kondisi darurat hal yang haram diperbolehkan.

Dalam hal ini, ada kaidah fikih yang memperbolehkan suatu yang asalnya dilarang, tetapi diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Kaidah tersebut berbunyi, al-dlaruratu tubihu al-mahdzurat (keadaan darurat membolehkan suatu yang dilarang). Karena itu, tak ada hukum keharaman bagi penggunaan vaksin di tengah kondisi darurat kesehatan seperti saat ini.

Maka dari itu, program vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah tak perlu lagi menunggu fatwa halal dari MUI. Pasalnya, sudah banyak negara yang menggunakan vaksin sebagai upaya mencegah penularan virus Covid-19. Di samping itu, dalam kaidah fikih sudah sangat jelas diterangkan tentang kebolehan menggunakan vaksin, karena dalam keadaan darurat.

Yang terpenting, dalam penggunaan vaksin tersebut adalah jaminan keamanan bagi kesehatan. Dalam hal ini, rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selama BPOM telah memberikan izin penggunaannya, penulis kira vaksinasi harus segera dilaksanakan, tanpa perlu menunggu fatwa halal vaksin dari MUI.

Sekali lagi, vaksinasi adalah upaya kita bersama dalam menanggulagi pandemi Covid-19 dan mencegah penularannya. Mengingat dan menimbang kasus positif Covid-19 yang terus meningkat kian banyak, maka vaksinasi akan lebih baik jika cepat dilakukan. Sebab, vaksinasi merupakan keniscayaan saat ini. Vaksin harus segera berjalan, dengan atau tanpa adanya fatwa halal vaksin dari MUI.

Related posts
BeritaKolomNasihat

‘Dakwah’ Berbahaya Yahya Waloni

Bukan satu dua kali gelanggang dakwah negeri kita diisi oleh seorang yang mengaku penceramah, tetapi ucapannya hanya membuat gerah. Kali ini Yahya…
Berita

Ketua MUI, Harusnya Tidak Ada Paksaan dalam Berseragam

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri masih menuai…
BeritaKolom

Edukasi Komunikasi Netizen Indonesia

Hasil laporan tahunan Microsoft tengah menampar netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara oleh Microsoft dalam laporan yang…