Dunia IslamKolomNasihat

Jangan Mudah Mengharamkan

3 Mins read
Jangan Mudah Mengharamkan 15522287645c85219ca5fdf

Bagi sebagian masyarakat Muslim di negeri ini, segala hal dianggap perlu dinilai dalam skala halal-haram. Dalam kegiatan pengajian misalnya, format pertanyaan ‘bagaimana hukumnya’ merupakan bingkai persoalan yang paling sering muncul. Saya pernah menonton sebuah tayangan video pengajian yang diisi seorang ustadz kondang. Dalam pengajian tersebut, sekelompok artis bertanya dengan malu-malu, tentang apakah profesi mereka memang benar ‘haram’. Sebab, waktu itu beredar isu demikian. Ustadz tersebut menjawab dengan bertubi-tubi kemungkinan haramnya profesi itu. Hal itu cukup kejam.

Umat Islam yang umumnya tradisional, masih terbata-bata dalam menghadapi perkembangan zaman. Sayangnya, Ketika para ustadz atau da’i ditanya secara spontan, apa hukumnya game online, tiktok, tahun baru, menyanyi, mendengar musik, profesi artis, penilaian ‘haram’ keluar dengan mudahnya. Belum lama ini, beredar pula cuplikan salah seorang ustad yang dengan instan mengharamkan hari Ibu dan tahun baru. Ustadz yang sama ternyata juga pernah mengharamkan catur dan tiktok.

Materi dakwah yang mengobral fatwa haram dengan mudah semacam itu, banyak beredar di media online. Jika tidak dibingkai dengan benar, dapat berubah menjadi umpan balik kecaman terhadap tradisi hukum Islam. Generasi muda zaman sekarang, kemungkinan besar banyak menemukan keraguan dari ceramah yang mencerminkan betapa opini Islam nampak ketinggalan jaman, atau tidak lebih dari pendapat subjektif seseorang yang sinis. Akibatnya, tidak sedikit Muslim meninggalkan perinsip serta kepastian-kepastian syariah yang telah mengangkar dalam madzhab-madzhab yurisprudensinya.

Bukanlah menjadi tujuan tulisan ini untuk membantah apa saja yang telah diharamkan dengan instan oleh para ustadz. Namun, dari maraknya kasus pengharaman hal-hal sepele akhir-akhir ini, yang menjadi kekhawatiran utama ialah kecenderungan untuk meninggalkan proses rasional (ijtihad) dalam mengaitkan keputusan pada sumber hukum Islam. Pendapat yang dihasilkan tanpa proses ijtihad yang sah, sesungguhnya tidak memiliki bobot serta tidak lebih dari suatu pendapat yang sewenang-wenang.

Mislanya, proses rasional yang minim saat mengaplikasikan metode Syadd Dazi’ah atau pencegahan. Sadd dzari’ah adalah menetapkan hukum larangan bagi perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Metode ini merupakan dalih yang nampaknya paling sering digunakan sebagian orang mengaku punya otoritas agama, untuk menilai sesuatu dan mengambil kesimpulan haram dengan mudah. Kadangkala, tidak sedikit perkara-perkara Mubah yang diharamkan secara instan, hanya berdasarkan perkiraan ‘menolak keburukan (mafsadah)’.

Padahal, syadd dari’ah tidak dapat diterapkan dengan hanya bermodal anggapan (zhann) saja, atau berdasarkan dorongan untuk mengambil langkah berjaga-jaga (ihtiyat). Imam al-Syafi‘I, di antaranya, mempraktikkan pemakaian sadd dzari’ah hanya bagi masalah-masalah yang mendorong ke arah kerusakan dan larangan yang sudah pasti (qaath’i), atau paling tidak terdapat prediksi kuat tentang kepastian bahaya yang akan terjadi.

Menetapkan keharaman suatu persoalan baru hanya dalam beberapa detik setelah persoalan itu ditanyakan, merupakan suatu perbuatan cukup lancang dalam tradisi hukum kita. Hukum Islam tidak pernah diputuskan semudah itu. Untuk mewakili pandangan Islam dalam menilai suatu perkara hukum, dibutuhkan suatu usaha penelitian yang sungguh-sungguh melalui proses istinbath hukum yang penuh perhatian dan kehati-hatian. Sehingga setiap keputusan hukum yang keluar itu otomatis dihormati dengan sendirinya, mengingat proses yang panjang dan melelahkan para mujtahid untuk mengeluarkan keputusan itu.

Oleh karena itu, penting untuk meneguhkan kembali otoritas tradisi hukum Islam yang telah terbangun selama berabad-abad lamanya, yang mengatur proses rasional pembentukan putusan-putusan dalam Islam. Tradisi tersebut telah memberikan pedoman dan tonggak untuk mencegah orang menjadi korban prasangka, bias, dan ekstrem diri sendiri dan orang lain. Di antara yang melestarikan tradisi hukum Islam ini ialah NU dan Muhammadiyah, melalui aktivitas intelektual mereka merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, seperti Bhatsul Masail dalam tradisi NU yang dapat di akses melalui https://islam.nu.or.id/. Dan Tarjih dalam tradisi Muhammadiyah yang situsnya dapat dikunjungi secara online melalui http://tarjih.muhammadiyah.or.id.

Memang pada dasarnya, tidak ada yang dapat mengeluarkan fatwa tanpa syarat-syarat pengetahuan dan mengabaikan metodologi aliran-aliran yurisprudensi Islam. Poin ini sangat penting untuk disadari setiap Muslim. Dalam pesan pokok Risalah Amman 2005 misalnya, ditegaskan kembali mengenai penolakan fatwa apapun yang tidak sah serta belum teruji kebenarannya, yang berkembang dari kelompok-kelompok yang mengaku punya otoritas agama. Kesimpulan-kesimpulan hukum yang tidak valid, terbukti menimbulkan masalah sosial masyarakat Muslim, seperti  intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang mencemari dunia Islam.

Mengharamkan itu, saya kira, merupakan suatu tanggungjawab yang sangat berat. Para imam dan ahli fikih tidak akan mengatakan haram, kecuali setelah tau ada dalil yang jelas mengharamkannya. Sudah menjadi ciri khas ulama fikih menghindari klaim haram saat menjawab kasus hukum baru. Imam Ahmad, misalnya, lebih suka menjawab “aku tidak menyukainya”, “hal itu tidak menyenangkan aku”,“saya tidak senang” atau “saya tidak menganggap hal itu baik”.

Pada perinsipnya, hanya Allah yang berhak menentukan halal dan haram, baik melalui al-Quran maupun ataupun sunnah Rasul-Nya. Tugas para ahli fikih tidak lebih dari menerangkan hukum Allah tentang halal dan haram itu. Para ulama tidak memiliki status atau jasa selain atas kerja kerasnya dalam berkonsultasi terus menerus dengan kitab suci dan Sunnah, untuk memahami pesan  yang dibawa Nabi SAW.

Setinggi apapun kedudukan manusia dalam bidang agama, wewenang untuk menentukan halal dan haram semata-mata di tangan Allah. Ahli hukum Muslim yang menyimpulkan hukum untuk persoalan hukum baru, bertugas dalam penyelidikan teks-teks ketuhanan guna menemukan hukum Tuhan tentang masalah tersebut. Seluruh ahli hukum Islam percaya bahwa mereka hanya bertugas menggali apa yang telah ditetapkan Allah SWT, Sungguh Allah telah menerangkan kepada kamu apa yang Ia haramkan atas kamu (al-An’am: 119).

Oleh karena itu, perbuatan sewenang-wenang dalam mengharamkan, sesungguhnya sangat menciderai tradisi hukum Islam. Daya hidupnya, orisinalitasya, dan ketetapannya mulai pudar, akibat obralan fatwa dari aktivis Islam yang, sebenarnya, Ilmu yurisprudensinya sangat kurang. Hal demikian sama saja memutuskan hubungan dengan tradisi dan etika cendekiawan Islam. Kita perlu melawan tipe masadepan masyarakat Muslim yang berpandangan sempit dan tertutup, yang diisyaratkan oleh fenomena ‘ustadz yang mudah mengharamkan’ ini.

Related posts
Dunia IslamKolomNasihat

Proses Pengharman Minuman Keras dalam Al-Quran

Larangan minum Khamr atau minumam keras merupakan aturan makan minum yang paling terkenal dalam Islam. Sebagian besar Muslim, sangat aware dengan makanan…
Kolom

Penggiat Khilafah Adalah Penghancur Bangsa

Pasca-pembubaran HTI pada Tahun 2017 lalu, penggiat khilafah masih getol mengampanyekan sistem politik khilafahnya. Fakta itu bisa kita perhatikan ketika melihat hashtag…
Kolom

Kampanye Basi Pengusung Khilafah

Walaupun sudah dibubarkan pemerintah, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) nampaknya belumlah berakhir. Pasalnya penyebaran ideologi dan penyebaran paham sistem khilafah kian terang-terang dengan menggunakan media sosial sebagai motor penggerak.