Kolom

Habiburokhman Minta Restorative Justice Untuk Kasus Rizieq, Mikir

2 Mins read
Habiburokhman Minta Restorative Justice Untuk Kasus Rizieq, Mikir habiburokhman

Kasus yang melilit Muhammad Rizieq Shihab (MRS) masih saja berlanjut, hingga sekarang. Beberapa kasus menjadi sorotan publik adalah kasus kerumunan dan kasus penghasutan dilakukan MRS serta simpatisan. Terbaru, politisi dan juga anggota Partai Gerindra meminta agar menggunakan Restorative Justice untuk kasus Rizieq.

MRS ditetapkan sebagai tersangka penyidik untuk dua kasus kerumunan. Pertama, kasus kerumunan di Petamburan dan Kedua, kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pentolan FPI itu juga diduga melanggar Pasal 160 KUHP. Pasal itu berbunyi tentang penghasutan kepada masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat. Selain itu Rizieq diduga pula melanggar Pasal 216 KUHP yang berbunyi tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang. Dalam kasus ini, penyidik hanya menetapkan satu tersangka karena acara di Megamendung digelar tanpa kepanitiaan.

Disisi lainnya, penyidik menjerat MRS dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 216 KUHP. Walaupun ditolak secara mentah-mentah oleh kuasa hukum namun, faktanya memang demikian adanya apalagi kerumunan bisa menimbulkan berbagai masalah termasuk penularan Covid-19.

Menurut konferensi pers polisi menyampaikan bahwa, kehadiran MRS untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah di Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor disambut ribuan pendukung. Hingga UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan harus digunakan, terlebih telah melibatkan ribuan simpatisan FPI. Sehingga, Habiburokhman meminta kepada jaksa untuk menggunakan pendekatan Restorative Justice atau penyelesaian secara mediasi. Tentunya, akan sia-sia menggunakan penyelesaian secara mediasi mengingat kasus MRS bukan hanya sekedar kasus kerumunan belaka.

Gagasan Restorative Justice semacam ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Namun, menurut Pakar Hukum Pidana Andi Hamzah dalam kesempatan yang sama menjelaskan beberapa hambatan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Hambatan pertama adalah ketiadaan payung hukum yang mengaturnya. ‘Karena perkara kriminal diambil alih oleh negara yang diwakili jaksa. Maka walaupun para pihak berdamai, perkara jalan terus kecuali delik aduan’.

Hambatan lainnya, muncul dari aspek kultural dimana masyarakat cenderung sulit memaafkan. Menurut Andi Hamzah, mengutip mantan gubernur jenderal Inggris di Indonesia Thomas Raffles, bangsa ini cenderung pendendam. ‘Lihat saja pernyataan tokoh masyarakat, hukum mati koruptor, miskinkan koruptor, bikin kebun koruptor, dll’ Andi Hamzah memberi contoh.

Sejauh ini, hukum belum mengatur tentang keberadaan Restorative Justice secara gamblang. Namun, ada beberapa pasa seperti Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi sebagai berikut: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Walaupun demikian, banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Agung dalam menangani kasus pidana dengan menggunakan pengadilan Restorative Justice, dimana sebagai negara dengan civil law maka putusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti oleh para hakim dalam memutuskan perkara disebut dengan yurisprudensi. Jika berkaca dari sumber hukum diatas, apakah perlu kasus MRS menggunakan Restorative Justice? Mengingat kasus yang sedang dialami MRS bukan sekadar kasus tindak pidana pada umumnya.

Singkatnya, upaya mengintervensi hukum yang dikenakan pada MRS nampaknya sudah disusun rapi dan sistematika, terlebih banyak tokoh-tokoh politik maupun lainnya gencar menyuarakan suara sumbang dari kaedah hukum yang berlaku. Setidaknya, ada 4 kasus yang dijeratkan oleh penyidik terhadap MRS seperti kerumunan, penghasutan, pornografi, dan kasus perdata sehingga sangat sulit untuk dilakukan mediasi seperti yang diminta Habiburokhman. Seharusnya, Habiburokhman malu minta Restorative Justice untuk kasus Rizieq, apalagi ia sebagai seorang yang mengerti hukum dan berada dikomisi III DPR RI.

Related posts
Kolom

Vaksinasi Lintas Agama, Memperkuat Persatuan Bangsa

Masjid Istiqlal menjadi tempat untuk melakukan vaksinasi para pemuka agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan bukan hanya kepada yang beragama Muslim saja, tetapi untuk semua agama. Aktivitas yang melibatkan tokoh lintas agama ini menjadi salah satu alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pasti, nantinya hal tersebut akan menambah kerukunan warga antar agama. Sebab, para pemuka agama memiliki peran sentral demi meyakinkan masyarakat untuk membuktikan keamanan vaksin, sehingga program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar.
Kolom

Indonesia Sehat Tanpa Hoaks

Angka penyebaran berita bohong atau hoaks masih terus tumbuh dengan pesatnya. Hoaks telah banyak menguasai media-media sosial, meracuni akal sehat pikiran manusia…
BeritaKolom

Edukasi Komunikasi Netizen Indonesia

Hasil laporan tahunan Microsoft tengah menampar netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara oleh Microsoft dalam laporan yang…