Kolom

Kampung Turki Vs Kampung Pancasila

2 Mins read
Kampung Turki Vs Kampung Pancasila WhatsApp Image 2021 01 28 at 17

Rencana pembangunan Kampung Turki di Depok, menuai pelbagai tentangan. Pasalnya, pendirian kampung Turki, dikhawatirkan dapat mengancam kebudayaan nusantara dan ideologi bangsa kita. Apalagi, di tengah kasus intoleransi yang kian merebak, ide mendirikan kampung Turki ini tentu bukan rencana yang tepat. Sebab, yang kita butuhkan saat ini, kampung yang bernuansa Pancasila, yang dapat meredam konflik di setiap wilayah di Indonesia.

Pemerintah kota Depok sendiri, menilai bahwa Kampung Turki sangat menarik untuk mengenalkan bahasa dan budaya Turki kepada masyarakat. Sedangkan, Kampung Pancasila, mengenalkan kebudayaan Indonesia, juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya, Desa Pancasila yang berada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur. Daerah tersebut, benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, seperti menumbuhkan toleransi antar umat beragama.

Kampung atau Desa seperti ini yang seharusnya didirikan di setiap wilayah pelosok Indonesia. Sebab, Pancasila sebagai dasar negara, harus dapat diimplementasikan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta situasi negara yang aman, makmur, dan sejahtera. 

Berdasarkan data Setara Institute tahun 2018, Depok menjadi salah satu kota yang termasuk ke dalam kategori intoleransi. Sebagaimana contoh kasus intoleransi yang belum lama ini terjadi, yang dialami oleh seorang siswa SMA Negeri 6 Depok yang gagal menjadi ketua OSIS hanya karena non-Muslim. Bukan hanya itu saja, minimnya toleransi beragama di Depok, juga terlihat dari penyegelan kesekian kali oleh pemerintah Depok terhadap masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Di tengah maraknya kasus intoleransi, yang akhirnya menimbulkan kegaduhan dan mengarah kepada perpecahan di masyarakat, tentu menjadi persoalan yang serius. Pasalnya, bagaimana bisa memajukan kotanya, jika masyarakatnya saja masih mudah terpecah belah. Maka dari itu, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah pun harus ikut serta dalam menyelesaikan dan memberantas tindakan intoleransi di setiap daerah.

Kampung Pancasila telah terbukti mampu menciptakan kehidupan toleransi antar umat beragama. Pendirian Kampung yang berisi penerapan nilai-nilai Pancasila ini tentu menjadi ide yang sangat baik, dan harus dicontoh oleh daerah-daerah lain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana Kampung, Desa, atau Kota yang tentram dan damai. Dengan begitu, tidak akan ada lagi keributan-keributan di tengah keberagaman.

Wacana pendirian Kampung turki ini, tentu tidak tepat. Daripada memperkenalkan budaya luar, lebih baik memperkenalkan kesenian dan kebudayaan yang dimiliki bangsa kita yang tengah diambang kepunahan. Menurut Kepala Seksi Atraksi Budaya Jawa Barat, Iwan Gunawan mewakili Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Erick Henriana, menjelaskan, berdasarkan hasil pendataan tahun 2015, ada 40 jenis kesenian yang mengalami mati suri dan punah, serta 80 jenis lainnya diambang kepunahan. Hal ini juga menjadi persoalan serius, sebab kesenian dan budaya merupakan ciri khas kepribadian bangsa yang harus dilestarikan agar dapat diwariskan dan tetap eksis di setiap generasi.

Kampung Pancasila, selain mampu mengatasi persoalan intoleransi, juga mampu kembali mengangkat dan memperkenalkan kesenian dan budaya bangsa kita. Tujuannya, generasi milenial dapat mencintai Tanah Airnya, melalui kesenian dan budaya yang dimilikinya. Dan, melalui budaya bangsanya, generasi milenial tidak mudah terbawa derasnya arus globalisasi.

Dengan demikian, jika kita bandingkan, Kampung Pancasila jelas lebih menjadi ikon kita, dan sebagai upaya kita dalam mengatasi persoalan yang terjadi di bangsa ini. Oleh karena itu, kepada pemerintah Depok yang terhormat, daripada mendirikan Kampung Turki, lebih baik mendirikan Kampung Pancasila, atau menciptakan suasana Kota yang aman dan damai dengan mengimplementasikan akhlak Pancasila.

Related posts
Kolom

Demokrat Sudah Menjadi Partai Dinasti Bukan Demokrasi

Peralihan kekuasaan, posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) dari orang tua ke anak, menjadikan organisasi tersebut dicap sebagai partai dinasti. Pada umumnya di negeri ini, partai-partai menganut sistem demokrasi. Namun, apa yang dilakukan PD telah melukai sistem demokrasi partai. Awalnya hal itu terjadi, karena dipilihnya secara aklamasi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kongres ke-V PD tanggal 15 Maret 2020. Maka itu, terlihat sekali bahwa PD sudah menjadi partai dinasti, bukan lagi demokrasi.
KolomNasihat

Diskursif Agama dan Negara Kontemporer

Gelombang populisme Islam menguat sejak kran reformasi dibuka. Berbagai arus aliran Islam transnasional masuk dan menginfiltrasi kaum Muslim Indonesia. Negara penganut Islam…
BeritaKolom

Zuhairi Misrawi, Jubir Arab Saudi

Tersebar berita, bahwa Kiai Zuhairi Misrawi atau yang akrab disapa Gus Mis ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab…