Kolom

Kemelut Demokrasi Myanmar

2 Mins read
Kemelut Demokrasi Myanmar wisata myanmar

Ditangkapnya sejumlah pemimpin Myanmar seperti Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint oleh militer menyulut kemarahan beberapa pemimpin dunia, khususnya kawasan ASEAN. Pasalnya, penangkapan terhadap pemimpin Myanmar dinilai inkonstitusional. Sebab, hanya buntut daripada hasil pemilu 8 November 2020 yang lalu, yang mana Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi menang telak dari rivalnya. Yang notabene adalah kelompok militer. Melihat praktik demokrasi di Myanmar demikian, tentu, tidak saja mencoreng nama besar Myanmar, tetapi juga demokrasi secara keseluruhan.

Setelah kurang dari 1 dekade berada di bawah kepemimpinan sipil, sejak ditangkapnya Aung San Suu Kyi dan beberapa pemimpin negara kemarin, Myanmar kembali terjerembap dalam cengkeraman militer. Kejadian ini bermula setelah pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menyatakan negara dalam situasi darurat. Yang kemudian timbul pertanyaan, akankah kudeta tersebut membawa Myanmar kembali ke masa suram?

Pergolakan demokratisasi antara kekuatan sipil dan militer di Myanmar sebenarnya bukan hal baru. Hal ini merupakan luka lama yang menumpuk, dan kemudian memuncak. Dalam sejarah kemerdekaannya yang menginjak pada usia ke-73, polemik demokrasi Myanmar masih belum menemukan titik temu. Persoalan ini tidak terlepas dari sejarah, lamanya masa kelompok militer berkuasa.

Ketika ada yang berpendapat Myanmar akan kembali pada jurang kesuraman, tidak sepenuhnya salah. Sebab, menyandingkan alam demokrasi dengan kekuasaan militer di Myanmar, sejauh ini menjadi hal yang mustahil selama sistem pemerintahannya masih dipegang oleh Militer (Tatmadaw). Upaya penegakan demokrasi dan nilai nilai HAM di Myanmar terasa begitu mahal untuk diwujudkan. Tidak saja sulit bagi masyarakat Myanmar sendiri, tetapi juga bagi negara-negara besar dalam menanti terjadinya reformasi politik.

Satu hal penting dan bakal menentukan bagi kemajuan demokrasi Myanmar sebenarnya bisa dicapai. Jika saja, dua kekuatan antara sipil yang dalam hal ini diwakili Aung San Suu Kyi dan Militer dapat berekonsiliasi. Setidaknya, memiliki kesadaran bahwa kepentingan rakyat dalam konteks demokrasi lebih utama daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, rasa-rasanya hal semacam ini sangat sulit tercapai, jika ditilik dari konteks historis kenegaraan Myanmar.

Bukan tanpa alasan, karena perseteruan kelompok sipil dan militer memang masalah lama. Hal ini bermula dari kesuksesan militer mengkudeta U Nu sebagai Perdana Menteri pertama Myanmar pada 1962. Sejak saat itu, pemerintahan militer mulai berkuasa dan memegang tampuk kekuasaan di Myanmar hingga 2015. Aksi penggulingan ini mungkin tidak sulit dilakukan oleh kelompok militer terhadap seorang pemimpin yang berasal dari kalangan sipil seperti U Nu. Akan tetapi sedemikian mudahnya kelompok ini mengambil alih kekuasaan tanpa sedikit pun melibatkan proses demokrasi di dalamnya, merupakan langkah melahirkan dan membentuk pola kekuasaan yang bersifat tirani. Dan tentu, hal ini tidak seharusnya terjadi yang kedua kali.

Menyaksikan kemelut demokrasi Myanmar yang tidak kunjung menemukan titik temu, menurut saya sedikitnya ada dua langkah yang mesti disadari dan dilakukan oleh para pemimpin Myanmar. Pertama, menyadari kesadaran terhadap suatu persatuan dalam membangun bangsa dan kedua, mengembalikan hak pemilu kepada masyarakat, sebagai representasi tertinggi dalam demokrasi.

Harapan rakyat Myanmar terhadap dibukanya pintu demokrasi terutama yang diperjuangkan oleh ikon demokrasi Aung San Suu Kyi, sesungguhnya masih jauh dari jangkauan yang diharapkan. Begitu kompleksnya pergolakan politik yang terjadi di dalam negeri, sebenarnya tidak dimulai ketika Militer mengambil alih kekuasaan tahun 1962. Jauh sebelum diperolehnya Kemerdekaan Myanmar tahun 1948 dari Inggris, upaya mempersatukan konflik internal sebenarnya sudah jauh-jauh hari diupayakan oleh Aung San dan beberapa tokoh nasionalis lainnya.

Akan tetapi, realisasi menciptakan rasa persatuan di masyarakat Myanmar saat itu, memang sudah terdistorsi oleh strategi kekuatan penjajah baik Jepang maupun Inggris. Yang dampaknya, hingga sampai hari ini kemelut dualisme di internal Myanmar masih belum mendapatkan titik temu. Dan akhirnya, proses serta intisari keadilan dalam demokrasi sulit dicapai. Cepat atau lambat hal ini seharusnya dapat disadari oleh para elite Myanmar. Sebab, Myanmar kedepan, bukan berada di tangan kita dan bangsa-bangsa lain, melainkan di tangan mereka sendiri.

Related posts
Dunia IslamKolomNasihat

Proses Pengharman Minuman Keras dalam Al-Quran

Larangan minum Khamr atau minumam keras merupakan aturan makan minum yang paling terkenal dalam Islam. Sebagian besar Muslim, sangat aware dengan makanan…
Kolom

Penggiat Khilafah Adalah Penghancur Bangsa

Pasca-pembubaran HTI pada Tahun 2017 lalu, penggiat khilafah masih getol mengampanyekan sistem politik khilafahnya. Fakta itu bisa kita perhatikan ketika melihat hashtag…
Kolom

Kampanye Basi Pengusung Khilafah

Walaupun sudah dibubarkan pemerintah, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) nampaknya belumlah berakhir. Pasalnya penyebaran ideologi dan penyebaran paham sistem khilafah kian terang-terang dengan menggunakan media sosial sebagai motor penggerak.