Kolom

Urgensi Mengembalikan Pendidikan Pancasila di Sekolah

3 Mins read
Urgensi Mengembalikan Pendidikan Pancasila di Sekolah dd31631326187c7cfc889d85d5a45f99

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI pada Kamis (28/1/2021), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI agar pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Usulan ini tentu sangat baik. Pasalnya, kita tahu saat ini moral bangsa ini semakin merosot.

Terlihat dari pudarnya sikap toleran, yang akhirnya mudah terpaparnya radikalisme. Kemudian, tindakan anarkisme, yaitu tawuran antar pelajar, bullying, pembunuhan, melawan dan berkata kasar terhadap orang yang lebih tua, dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya, menjadi bukti konkret bagaimana memudarnya karakter bangsa Indonesia yang selama ini melekat pada bangsa kita.

Sebab, kita dikenal dengan bangsa yang berkebudayaan tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, gotong royong, semangat juang, dan nasionalisme tinggi. Lunturnya karakter tersebut, tentu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, pentingnya mengembalikan pendidikan Pancasila di sekolah, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dari mulai dini.

Kita juga melihat jika kasus intoleransi banyak tumbuh di lingkungan Sekolah. Berdasarkan hasil survei di tahun 2017 yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terdapat 51,1 persen responden mahasiswa/siswa beragama Islam yang memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas, yang dipersepsikan berbeda dari mayoritas, seperti Ahmadiyah dan Syiah. Selain itu, 34,3 persen responden yang sama tercatat memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam. Bukan hanya itu, sebanyak 48,95 persen merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Lebih gawat lagi, 58,5 persen responden memiliki pandangan keagamaan pada opini yang radikal.

Dalam hal ini, pendidikan tentu dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab, pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketerampilan, berperadaban, dan berkarakter. Mencermati kondisi tersebut, beberapa kebijakan pendidikan yang selama ini dilakukan memang patut dicermati kembali.

Keberadaan Pancasila dalam kurikulum senantiasa timbul tenggelam, bergantung pada situasi kebangsaan kita. Pada kurikulum 1968, di awal Orde Baru (Orba), Pancasila menjadi kategori pertama bidang pembelajaran “Pembinaan Jiwa Pancasila”. Kemudian, pada kurikulum 1975, seiring menguatnya dominasi Orba, menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Kurikulum tersebut kemudian disempurnakan pada 1984, di samping PMP dan Sejarah, juga menambahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Tumpang tindih pelajaran ini kemudian disederhanakan dalam kurikulum 1994 dengan menyatukan PMP dan PSPB menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Sedangkan, pada Reformasi, Pancasila yang lama menjadi alat legitimasi, turut mengalami depresiasi sehingga Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak mewajibkan Pancasila ada dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK,2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, 2006), Pancasila hilang dan PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Terkait lunturnya karakter bangsa, dikaitkan dengan dihapuskannya pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekarang hanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut akhirnya membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini, seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu merupakan pondasi bangsa.

Perubahan ini tentu sangat berdampak. Penanaman nilai-nilai Pancasila ternyata tidak bisa diperoleh dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab, pelajaran tersebut hanya sekadar hafalan dan menambah pengetahuan. Perubahan pendidikan Pancasila menjadi pendidikan Kewarganegaraan sangat mereduksi muatan-muatan utama Pancasila yang sarat nilai.

Pendidikan Kewarganegaraan lebih mengenai hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan, sistem hukum, kedudukan warga negara, dan hak asasi manusia. Mengenai Pancasila sendiri, hanya disinggung sedikit. Oleh karena itu, wajar jika nilai-nilai moral di kalangan peserta didik luntur.

Maka saat ini, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah langkah utama yang harus dilakukan demi mengembalikan jati diri dan karakter bangsa kita. Langkah awal yang mesti dilakukan, yaitu mengembalikan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum. Sebab, nilai-nilai Pancasila harus terus ditanamkan di lingkungan sekolah, dari mulai tingkat dasar, menengah, sampai perguruan tinggi.

Sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan ini dapat terwujud, jika pihak sekolah mampu mengimplementasikan akhlak Pancasila, dan mengajarkan, juga memberi contoh kepada peserta didik, tentang bagaimana pentingnya nilai-nilai Pancasila yang harus menjadi landasan atau dasar kita untuk berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Maka dari itu, Kemendikbud perlu merespons serius mengenai usulan tersebut sebagai upaya dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan Sekolah. Jangan sampai, kasus mewajibkan pemakaian kerudung bagi non-Muslim, dan kasus mengenai gagalnya menjadi ketua OSIS hanya karena non-Muslim, terulang kembali. Hal itu merupakan gambaran memudarnya sikap toleran dalam menghormati nilai-nilai keberagaman yang kita miliki. Kasus bullying yang kerap terjadi antar siswa pun masih menjadi persoalan besar. Sebab, hal tersebut sangat berdampak buruk bagi mental korban.

Dengan demikian, mengembalikan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum menjadi suatu yang urgensi. Melihat beberapa fakta dan data yang ada, benar-benar harus menjadi perhatian serius, terutama bagi Kemendikbud dan DPR RI Komisi X yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang baik agar dapat terwujudnya tujuan dari pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa ini.

Related posts
Dunia IslamKolomNasihat

Pernikahan di Bawah Umur Bukan Sunnah

Orang-orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur kerap menganggap pernikahannya adalah sunnah Nabi. Praktik ini tak lain berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW…
BeritaKolomNasihat

‘Dakwah’ Berbahaya Yahya Waloni

Bukan satu dua kali gelanggang dakwah negeri kita diisi oleh seorang yang mengaku penceramah, tetapi ucapannya hanya membuat gerah. Kali ini Yahya…
Dunia IslamKolomNasihat

Proses Pengharman Minuman Keras dalam Al-Quran

Larangan minum Khamr atau minumam keras merupakan aturan makan minum yang paling terkenal dalam Islam. Sebagian besar Muslim, sangat aware dengan makanan…