Berita

Ganjar Mulai Gebuk ASN Radikal

2 Mins read
Ganjar Mulai Gebuk ASN Radikal 4436f3e1f99914f3a10c299a3e470523

Semenjak dikeluarkan Surat Edaran dari pemerintah pusat, atas larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian dari ormas terlarang. Hal tersebut, langsung diamini oleh Gubernur Ganjar Pranowo agar ASN dalam lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpin olehnya tidak ikut-ikutan menjadi simpatisan ataupun anggota ormas radikal.

Untuk kedua kalinya, Ganjar menjadi perhatian publik akibat pelarangan ASN terlibat ormas radikal. Di tahun 2019 lalu, Ganjar dengan tegas bahwa ia akan mencopot pegawai pemerintahan Jawa Tengah untuk menjauhi kelompok radikal. Seperti yang ia katakan bahwa tidak segan-segan mengambil keputusan pemberhentian tugas secara tidak terhormat, hal tersebut ia mengacu pada UUD 1945 dan perjanjian fakta integritas ASN.

Penitik beratan Ganjar kepada ASN merupakan perihal kesetiaannya pada idiologi pancasila dan larangan terafiliasi. Hal tersebut, akan mempengngaruhi kinerja individu ASN ataupun ruang lingkup kerjanya. Sebagai Gubernur, tentunya ucapan Ganjar menjadi sorotan publik dan mengngap bahwa sangat sekuler dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) yang bebas berkerja, berkarir, memilih perkumpulan ataupun menjadi anggota sebuah komunitas sesua keinginan sendiri tanpa ada pemaksaan.   

Selain itu, ASN diminta juga menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ganjar memang terkenal akan ketegasannya dalam berbagai masalah termasuk korupsi dan gratifikasi jabatan yang terjadi dikalangan pemerintahan Jawa Tengah. Permasalahan korupsi, kolusi, nepotisme dan  gratifikasi di Indonesia sebenarnya masih sering terjadi apalagi di wilayah pemerintahan daerah namun tentunya selagi belum merasa puas akan hal tersebut, permasalahan tersebut tetap akan terjadi lagi.

Menurut Ganjar, ia telah mewanti-wanti agar ASN khususnya ASN di wilayah Jateng tidak terlibat atau sekadar mengikuti arus yang ada. Selain citra ormas tersebut yang tidak baik, pemerintah pusat juga telah melarang ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Majelis Indonesia Timur (MIT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Front Pembela Islam (FPI).

“Maka kalau ada yang nekat hari ini, hanya satu saja jawabannya. Mesti tak copot. Ini saya ingatkan terus menerus agar semuanya bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas,” ucapnya.

Sebenarnya, dalam perekrutan ASN telah ada persyaratan yang tercantum dalam format Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), adanya point integritas yang nilai minimalnya harus 90. Poin ini mengandung kesetiaan terhadap Pacasila, UUD 1945, dan Negara Republik Indonesia. Namun, jika ada ASN yang melanggar fakta integritas tersebut secara tidak langsung menyatakan keluar dari lingkungan pekerjaannya. Akan tetapi, fakta yang ada tidaklah seperti demikian walaupun secara terang-terangan ASN mengikuti kegiatan ormas radikal ataupun berbaiat setia kepada salah satu ormas diatas tetap saja mendapatkan posisinya seperti sedia kala.

Larangan ASN berafiliasi dengan organisasi-organisasi terlarang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga melarang seluruh ASN berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi terlarang di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran nomor 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada Senin (25/1/2021).

Beberapa pandangan publik terhadap larangan tersebut, merupakan konsep sekulerisasi dari berbagai lini. Beberapa ormas maupun partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa pelarangan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat untuk mematikan ormas-ormas yang berbasis ke-Islaman. Tentunya, sebagai penulis saya menilai pendapat PKS tersebut merupakan ketakutan akan rahasianya yang terbongkar kerena banyak memfasilitasi kelompok-kelompok ASN bergabung dengan ormas radikal. Seperti diketahui, bahwa dalam surat edaran tersebut bukan sekadar kelompok ormas Islam namun juga terdapat kelompok PKI yang notabene merupakan penganut ideologi komunis.

Singkatnya, pelarangan ASN untuk mendukung kelompok-kelompok atau organisasi radikal merupakan langkah tepat memperbaiki sistem yang telah lama digerogoti oleh kelompok radikal. Dengan banyaknya kasus yang terjadi terlebih kelompok radikal secara persuasif melakukan kegiatan yang melangar hukum dan lainnya. Langkah pemerintah sebenar cukup lamban dalam menilai sebuah situasi pada saat ini, dalam menangkal kelompok radikal tersebut.

Related posts
Berita

Ketua MUI, Harusnya Tidak Ada Paksaan dalam Berseragam

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri masih menuai…
BeritaKolom

Edukasi Komunikasi Netizen Indonesia

Hasil laporan tahunan Microsoft tengah menampar netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara oleh Microsoft dalam laporan yang…
BeritaKolomNasihat

Wali Kota Bukittingi Gagal Paham Agama dan Negara

Erman Safar, seorang pejabat negara berkedudukan sebagai Wali Kota Bukittinggi baru-baru ini ramai menjadi perbincangan di dunia jaringan maya. Ia mengusulkan satu…

×
BeritaDunia Islam

Memaknai Perintah Belajar ke Negeri Cina