Nasihat

Kita Butuh Kritik Konstruktif

4 Mins read
Kita Butuh Kritik Konstruktif kritik 5f0c3f66097f364238325ab2

Dewasa ini, tengah ramai soal kritik. Hingar-bingar persoalan kritik-mengkritik itu diawali ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif memberi kritik terhadap pemerintah. Pernyataan presiden, menjadi perbincangan kontroversial di berbagai kalangan. Dari pengamat hingga masyarakat, dari akademisi hingga politisi. Sebagian menilai kritik akan berakibat jeruji, sebagian lagi membutuhkan kritik yang tidak melanggar konstitusi.

Satu pihak menganggap kritik itu menganggap pemerintah dalam hal ini sebagai paradoks. Di lain pihak yang bergema bukan dalam bentuk kritik, melainkan ujaran kebencian (hate speech), hoaks, dan bentuk pelanggaran Undang-undang. Saya kira untuk melihat fenomena keduanya, kita harus menilainya secara proporsional.  

Persoalan bangsa yang begitu kompleks, tidak hanya bisa dipecahkan mengenai perdebatan yang tidak esensial. Pemerintah membutuhkan sesuatu yang dapat menjadi wacana pembangunan secara konsisten, yang bisa diterapkan di tingkatan implementasi. Kita harus menilai diri kita sendiri, sejauh mana wacana kritis sebagai sebuah preferensi sekaligus sebagai acuan yang kira-kira mempengaruhi pemerintah dalam perubahan realitas dan pada level praktisnya.

Salah satu ruang emansipatoris itu adalah jaringan internet. Internet kian menjadi panggung aspirasi yang demokratis. Kehadiran berbagai platform media, dapat memberikan angin segar untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil. Segala proses politik demokratis, jaringan maya menjanjikan ruang berekspresi dan partisipasi aktif bagi masyarakat umum. Akan tetapi tidak sedikit juga, jaringan maya memunculkan distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap proses tersebut.

Yang menonjol dari wacana kita hari ini adalah tidak bisanya membedakan antara kritik dengan olok-olok. Esensi dari kritik tajam dengan ujaran kebencian, semakin pudar dan tidak jelas. Salah satu sebabnya dalam hal ini adalah kenyataan dunia digital yang semakin bias informasi. Persebaran hoaks dan miss informasi, menyebabkan siaran kebencian, provokasi, propaganda politik kebangsaan semakin berkelindan di jaringan maya, sehingga tidak sedikit orang melakukan clickbait kemudian viral dan saling melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kadang-kadang karena emosi, sebagian pengkritik tidak sadar telah berlebihan dalam melakukan manuver propaganda yang mengarah pada pelanggaran konstitusi, yakni hoaks dan ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang menyakiti; yang memengaruhi penderitaan secara psikologi. Selain itu, ujaran kebencian seringkali berakibat menyulut tindak kekerasan terhadap sasaran. Perbedaan-perbedaan etno-religi atau etnis, semakin memperkuat rasa kebencian itu. Sementara hoaks, dibangun dengan tujuan menyudutkan pihak tertentu.

Dengan demikian, jaringan internet bagaikan dua sisi di ujung pedang. Di satu sisi, peran aktif masyarakat semakin terbuka lebar dalam proses dan perkembangan demokratisasi. Di sisi yang lain, internet menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri, baik melalui penciptaan kontrol dan pengawasan yang sangat ketat dari negara dan korporasi maupun melalui penyalahgunaan internet untuk berbagai kejahatan (Budi Gunawan, Barito Mulyo Ratmono, 2020: 26-27). Dengan semakin terbukanya ruang maya ini, kian berpeluang untuk mengkritik kebijakan penguasa. Hal itu pula yang memunculkan pelbagai argumen destruktif dalam bentuk hoaks, ujaran kebencian dan sebagainya.

Dalam konteks ujaran kebencian, hasutan, provokasi, dan propaganda, umumnya adalah mereka yang memendam kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap hasil kontestasi—pemilu dan pilkada—terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Sederhanya, sebagian politisi merasa “dikorbankan” oleh pemerintah, kemudian bermanuver dengan dalih kepentingan—mengatasnamakan—rakyat. Politisi semacam ini menganggap dirinya warga negara yang mewakili suara akar rumput untuk menyerang pemerintahan dengan cara paling merusak sekalipun.

Maka geliat kontra narasi dalam menanggapi kebijakan, cara-cara destruktif digunakan untuk menunggangi kelompok-kelompok radikal dan intoleran untuk melawannya. Maka kita seperti halnya menonton panggung teatrikal sandiwara dengan berbagai aneka kostum. Aktor dan figur itu menampilkan dengan penuh meyakinkan yang pada realitasnya mengharapkan kedudukan.

Sebut saja Din Syamsudin misalnya. Ia memang seorang yang cukup berjasa besar dalam memberi kontribusi kepada negara, salah satunya adalah pembangunan konsep wasathiyyah dalam bernegara. Akan tetapi belakangan, Din Syamsudin seperti kadung kecewa terhadap pemerintah, kemudian membuat organisasi independen yang melembaga di luar pemerintahan (KAMI). Ia juga seringkali memanfaatkan diksi yang membangkitkan emosional keagamaan dalam konfrontasinya terhadap pemerintah.

Bagi saya, Din Syamsudin bukanlah seorang radikal atau orang yang intoleran seperti persepsi sebagian Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melaporkannya sebagai orang yang intoleran dan radikal. Tentu dengan analisis di atas, Din Syamsudin hanya sekadar memanfaatkan atau menunggangi berbagai isu kontemporer dalam kritiknya terhadap pemerintah, yang merasa telah mewakili atau representatif mayoritas rakyat bawah.

Berbeda dengan Rocky Gerung yang menyebut pemerintah sebagai paradoks dalam meminta kritik. Rocky pun demikian paradoks, ia mengkritik pemerintah dengan tajam sembari mengolok-olok pemerintah dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Segala dungu, cebong, dan seterusnya menunjukkan bahwa ia tidak sedang mengkritik, melainkan mencaci-maki. Menyebut lambang negara (presiden) sebagai boneka mebel bukan sebuah kritik, melainkan hinaan. Di satu sisi, ia memuji setinggi langit politikus lain yang diluar pemerintahan.

Contoh buruk semacam itu yang tidak sehat bagi pendidikan demokrasi kita. Maka tidak sedikit mereka yang mengikuti hal-hal semacam Rocky dalam kritiknya yang berdampak pada pemidanaan pengujar kebencian dan hasutan. Bahkan saya memandang pemerintah diskriminatif terhadap Rocky yang jelas-jelas hampir seluruh timeline-nya diisi dengan narasi hasutan, provokatif, dan penghinaan terhadap negara. Singkatnya, identitas kebenaran dalam kritik berasal dari penilaian intelektualnya dan bukan dari esensi materi kritiknya itu sendiri.

Sementara pihak oposisi pemerintah—dalam hal ini politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Demokrat—tidak mengambil momentum kritik konstruktif yang lebih baik dan efektif dalam pengembangan demokrasi. Akhirnya, ruang-ruang check and balance dimanfaatkan sebagian pihak seperti Fadli Zon, Haikal Hassan Baras, Tengku Zulkarnain, dan lainnya untuk panjat sosial (Pansos) eksistensi eksotik, atau dalam istilah politik disebut demagogi, demi kepentingan identitas dirinya sendiri. Meski terkadang—menurut retorika mereka—demi kepentingan rakyat, agama, bangsa, dan negara.

Namun demikian, saya juga memandang UU ITE seperti menjerat psikologis sebagian kritikus agar tidak mengkritik pemerintah secara berlebihan. Namun, saya meyakinkan semua bahwa tidak perlu takut dalam mengkritik selagi masih dalam koridor etika dan moralitas yang dijamin oleh Undang-undang. Dan betul, pemerintah juga perlu menertibkan ruang-ruang digital yang menghancurkan nilai-nilai—disiplin—demokrasi. Karena jika tidak demikian, maka ruang-ruang itu di isi oleh—yang dalam istilah Dante Alighieri (1265-1321) disebut sebagai—para skandal perpecahan.

Karena yang kita perlukan adalah ruang publik yang dapat mengontrol pemerintah sebagai bagian dari proses demokratisasi sehat, dengan metode check and balance. Tentu hal yang paling urgent saat ini adalah kebutuhan kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan destruktif yang merusak sendi-sendi kebangsaan kita dalam berdemokrasi.

Artinya, diksi perbendaharaan bahasa kritik juga perlu diperjelas. Saat ini kita lebih membutuhkan dan memperhatikan kritik moral yang bernilai konstruktif. Suatu budaya wacana kritis kebijakan yang sekiranya baik demi keberlangsungan pembangunan negara ke depan. Dan bukan lagi berbentuk serangan kepada figur tertentu.

Related posts
Nasihat

Ikhlas Pasca Bencana sebagai Terapi Kesehatan Mental

Nyatanya bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan secara materil dan fisik, tetapi kesehatan mental korban juga kerap terancam. Oleh karena itu, agama…
Dunia IslamNasihat

Berbeda Bukan Berarti Bermusuhan

Perbedaan pendapat di antara kita itu wajar. Namun, menjadikan perbedaan tersebut alasan untuk membenci tidak dibenarkan. Akal yang diberikan Tuhan kepada umat…
BeritaKolomNasihat

Diskursus Politik Kebencian

Dalam dasawarsa terakhir, masyarakat kita disibukkan kemelut politik bernuansa kebencian. Demokrasi sekarang ini mengalami ketegangan politik yang tiada henti menghunuskan pedang kebencian…