Kolom

Sanksi Administratif, Bukti Pemerintah Serius Tanggulangi Pandemi

2 Mins read
Sanksi Administratif, Bukti Pemerintah Serius Tanggulangi Pandemi kemasan vaksin covid 19 169

Kasus Covid-19 yang sudah masuk angka satu juta jiwa, tentu menjadi momok tersendiri bagi kita, bahkan dunia. Maka dari itu, tidak mengherankan jika segala cara dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi virus ini. Masih minimnya kesadaran dari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan dan terbatasnya fasilitas rumah sakit menjadi persoalan penting. Tidak kalah penting, yakni regulasi dalam menangani pandemi, khususnya vaksinasi. Dengan disahkannya Peraturan Presiden (perpres) No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 menjadi angin segar bagi kita. Dengan ini, kita dapat melihat pemerintah tidak lagi main-main memerangi virus mematikan ini.

Tidak adanya regulasi yang jelas menjadi hambatan pemerintah dalam menjalani vaksinasi. Padahal, di angka yang sudah masuk dalam kategori danger vaksinasi menjadi satu-satunya jalan. Pro dan kontra terkait diwajibkannya masyarakat untuk divaksin adalah hal yang wajar. Namun, bagaimanapun juga, dalam hal ini masyarakat harus arif. Demi keberlangsungan hidup warga negara dan bangsa, menurut saya mewajibkan vaksin merupakan langkah yang harus diapresiasi. Tentu, harus dengan pertimbangan-pertimbangan matang. Dan dalam konteks ini, sudah seharusnya masyarakat sadar, dapat menjadi mitra baik pemerintah dalam melawan Covid-19.

Bagaimanapun juga, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menangani kasus Covid-19 yang setiap harinya terus naik. Namun, ironisnya, di saat negara-negara di dunia sulit mendapatkan vaksin, di kita masih saja ada masyarakat yang menolak program vaksinasi. Alasannya beragam, tetapi yang paling menggelitik adalah tidak mempercayai vaksin, karena dinilai bagian dari konspirasi global. Apapun yang melatar belakanginya, program vaksinasi harus dapat diikuti oleh masyarakat (sesuai prosedur vaksinasi).

Adanya sanksi administratif dalam perpres No. 14 Tahun 2021 menurut saya merupakan terobosan apik. Di tengah merebaknya opini tentang pro kontra vaksinasi, ketegasan dalam regulasi merupakan salah satu jalan terbaik. Tentu, harus dibarengi dengan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat, bahwa vaksin tidak membahayakan dan penting. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (social control) dapat berjalan dengan baik. Dalam artian, kontrol sosial merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 13A ayat 4, bagi siapa pun yang sudah terdaftar sebagai sasaran vaksinasi dan menolaknya maka akan dikenakan sanksi administratif. Yakni, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial, layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. Hal demikian menjadi penting dan harus disadari betul oleh masyarakat.

Memang, berbicara vaksinasi berbicara pula hak asasi manusia. Sebab, setiap kita memiliki hak untuk menolak vaksinasi. Namun, bagi saya, di saat keadaan yang genting seperti saat ini, dan saya yakin kita pun sudah tidak lagi tahan hidup tidak normal, tidaklah tepat menolak vaksinasi. Dalam konteks darurat, menurut saya hal ini dapat ditolerir. Toh, vaksinasi tidak menerobos hak setiap manusia untuk tetap hidup dan disiksa. Bukankah hak ini yang selama ini menjadi prioritas dan terpenting.

Pemerintah pun sudah secara tegas siap menanggung semua kerugian bagi siapapun yang merasa dirugikan pascavaksin, seperti mengalami efek samping berat. Walau vaksinasi bersifat wajib, bukan berarti pemerintah mewajibkan semua masyarakat untuk divaksin, tidak! Vaksinasi hanya diberlakukan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19. Yang tidak memenuhi kriteria, tentu tidak akan divaksin. Seperti, orang yang terkonfirmasi Covid-19, ibu hamil dan menyusui, menderita penyakit jantung, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes No. HK. 02.02/4/1/2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dibuat dan diberlakukannya perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 merupakan itikad baik pemerintah. Dengan demikian pemerintah benar-benar ingin berperang dan membasmi Covid-19 yang mematikan. Karena itu, sudah kewajiban kita untuk sadar dan arif, serta siap bekerja bersama pemerintah dalam peperangan ini. Bagaimanapun juga, ini menyangkut keberlangsungan masa depan bangsa.

Related posts
Dunia IslamKolomNasihat

Pernikahan di Bawah Umur Bukan Sunnah

Orang-orang yang melangsungkan pernikahan di bawah umur kerap menganggap pernikahannya adalah sunnah Nabi. Praktik ini tak lain berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW…
BeritaKolomNasihat

‘Dakwah’ Berbahaya Yahya Waloni

Bukan satu dua kali gelanggang dakwah negeri kita diisi oleh seorang yang mengaku penceramah, tetapi ucapannya hanya membuat gerah. Kali ini Yahya…
Dunia IslamKolomNasihat

Proses Pengharman Minuman Keras dalam Al-Quran

Larangan minum Khamr atau minumam keras merupakan aturan makan minum yang paling terkenal dalam Islam. Sebagian besar Muslim, sangat aware dengan makanan…