Kolom

Kudeta Partai Demokrat dan Defisit Kebangsaan

2 Mins read
Kudeta Partai Demokrat dan Defisit Kebangsaan moeldoko dan agus harimurti yudhoyono ahy dagelan

Gejolak kudeta tidak hanya ramai di Myanmar, tetapi juga di Indonesia. Baik di Myanmar, maupun di kita keduanya sama-sama melibatkan militer. Bedanya, jika di Myanmar kudeta terhadap pemerintahan sipil, sedangkan di kita kudeta partai politik (parpol). Lebih tepatnya Partai Demokrat (PD) pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dikudeta oleh Moeldoko.

Menyaksikan fakta demikian di tengah pandemi sangat disayangkan. Memang, persoalan kudeta PD bukanlah persoalan yang melibatkan negara, tetapi diakui atau tidak, hal ini akan berdampak pula pada negara, bahkan masyarakat luas. Prahara kudeta PD menggambarkan, jika para elite politik kita masih sibuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya dalam hal kekuasaan. Partai politik yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam menempa kader-kader pemimpin yang progresif, visioner, dan merakyat, kenyataannya malah sebaliknya.

Sejujurnya, jika boleh terus terang, apa yang terjadi di partai Demokrat sangat tidak elok. Kita melihat tendensius kekuasaan dari kedua belah pihak. Padahal, saat ini, rakyat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang membangun dan memberi energi positif kepada masyarakat di tengah kemelut pandemi. Semangat kebangsaan mulai tergerus oleh ambisi kekuasaan.

Baik AHY, maupun Moeldoko dalam hal ini, saya tidak menemukan jiwa kesatria mereka sebagai mantan prajurit yang menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan. Dan di sini, kita melihat kegagalan partai politik menjadi infrastruktur demokratisasi. Partai politik di Indonesia, termasuk Demokrat, kerap kali mengandalkan personalisasi dibandingkan institusi dalam menghadapi suatu masalah. Terbukti, dengan tindakan yang dilakukan AHY dalam meminta klarifikasi dari Presiden Jokowi.

AHY menurut saya, belum matang menjadi pemimpin. Tentu, penilaian itu dapat kita lihat dari strategi yang ditempuh dalam menghadapi konflik. Adanya AHY mengirimkan surat kepada presiden merupakan kebijakan yang keliru. Pemimpin seharusnya dapat menghadapi persoalan, khususnya internal dengan tegas, bijak, dan arif. Mengutip puisi William Ernest Henley (1849-1903), aku adalah tuan bagi nasibku. Aku adalah kapten bagi jiwaku.

Hal ini bisa kita ambil contoh dari film Invictus, di mana Nelson Mandela yang pada waktu itu dihadapkan dengan kenyataan, bahwa masyarakat Afrika Selatan lebih mendukung tim Inggris daripada tim bangsanya sendiri dalam pertandingan Rugby. Menyaksikan kenyataan pahit ini, mandela muncul sebagai pemimpin sejati, pemimpin yang tegas, dan berani mengambil sikap. Ia meyakinkan kepada masyarakatnya, bahwa kemenangan tim Afrika Selatan adalah taruhan termahal bagi persatuan dan kesatuan bangsa-negara.

Dalam diri Mandela kita melihat sosok pemimpin ideal. Seorang pemimpin memang harus memiliki keberanian. Rakyat memerlukan pemimpin yang demikian, karena setiap pemimpin akan berhadapan dengan tantangan, ancaman, dan berbagai masalah. Tinggal bagaimana pemimpin itu dapat menyelesaikan masalah itu. Tentu, menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang berani dan sadar diri, jika ia adalah tuan bagi dirinya sendiri, bukan malah memanfaatkan personalisasi seseorang untuk mengintervensi. Dan konteks ini, AHY salah kaprah.

Di lain sisi, saya juga tidak melihat kebenaran dalam tindakan Moeldoko. Terlepas dari kepentingan politik apapun, jika saja ia memiliki niat baik berbuat lebih untuk bangsa dan negara dalam panggung kontestasi partai politik, seharusnya ia dapat melahirkan partai baru. Kesannya, tentu kita hanya melihat kepentingan pribadi dan kelompok dalam kekuasaan, bukan kemaslahatan.

Tantangan pemimpin ke depan, khususnya Indonesia tidak akan mudah. Apalagi, di tengah persoalan bangsa yang kian kompleks. Kita membutuhkan pemimpin, yang meminjam istilah Daoed Joesoef, dapat menyelesaikan masalah dengan kejutan yang menyejukkan. Kita membutuhkan pemimpin seperti Bung Karno, yakni pemimpin yang memiliki kekuatan gagasan, ide yang luar biasa, dan berkemajuan. Pemimpin yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya, bukan pemimpin yang bermodal hasrat kekuasaan.

Related posts
KolomNasihat

Cara Berpikir Kritis ala Ibnu Khaldun

Menjadi Muslim, bukan berarti pasif menerima kehendak ilahi, melainkan berada dalam keadaan kritis yang konstan. Berpikir kritis adalah bagian penting dari warisan…
Kolom

Covid-19, Kegentingan yang Semakin Nyata

Kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi sejak pandemi karena pertama kalinya menembus angka 20.574 kasus perhari pada Kamis (24/6/2021)….
Dunia IslamKolomNasihat

Demokrasi Pancasila itu Islami

Demokrasi memang telah mengantarkan Dunia Barat mencapai kemajuan menuju kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, bagaimanapun demokrasi sebagai sebuah sistem pembangunan negara belum mencapai…