Berita

SBY Peruntuh Demokrasi Ditubuh Demokrat

2 Mins read
SBY Peruntuh Demokrasi Ditubuh Demokrat ahy sby

Kisruh di tubuh Partai Demokrat, membuat banyak spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat. Namun tetap pada akhirnya, Jenderal Moeldoko dituntut untuk berhenti sebagai staf Presiden Joko Widodo agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Akan tetapi, siapakah yang meruntuhkan hak-hak berdemokrasi di Partai belogokan mercy tersebut?

Hingga hari ini, pemberitaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat masih saja menjadi santapan media massa. Walaupun sudah cukup banyak isu yang diangkat, isu Pemerintah bermain dalam kisruhnya internal Demokrat semakin liar digulirkan. Bukan tanpa sebab, Jenderal Moeldoko merupakan orang yang memegang kekuasaan penting dalam Kabinet Indonesia Maja yang digagas Presiden Jokowi.

Dari berbagai isu, yang menarik adalah Partai Demokrat dicap sebagai partai dinasti. Dimana Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan aktor penting dalam hal ini,  sehingga Demokrat hanya berkutat dalam ruang lingkup keluarga SBY. Walaupun dibantah dengan berbagai argumen dari pengusung Agus Harimurti Yudhoyono, publik tidak menghiraukan hal tersebut dan menganggap faktanya sudah demikian sehingga sangat layak dicap sebagai partai dinasti.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menjelaskan politik dinasti atau politik kekerabatan bukan hal yang dilarang karena dalam demokrasi setiap orang memiliki kesetaraan. Yang mesti dicegah adalah dampak buruk dari politik dinasti dan calon tunggal yang dihasilkan dari kedinastian tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan politik dinasti dan calon tunggal adalah hal yang kontroversial dan problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi Indonesia, dimana akan menimbulkan kecenderungan tidak mengakui hak-hak demokrasi.

Ada limitasi akses warga negara pada posisi-posisi publik melalui kontestasi pemilu. Rekrutmen calon, baik politik dinasti ataupun calon tunggal, ini dilakukan cenderung tidak demokratis. Melainkan melalui sebuah skema yang eksklusif, tidak terbuka, dan minim partisipasi dari anggota, pengurus, maupun publik, kata Titi Anggraini.

Jika berkaca pada kisruhnya Demokrat, politik dinasti begitu tercermin sangat kuat dimana hampir semua petinggi Demokrat merupakan orang-orang dekat SBY atau kerabatnya. Menurut Jhoni Allen Marbun yang merupakan Eks anggota Partai Demokrat versi AHY, Demokrat tidak lagi memiliki marwah partai yang bersifat demokratis. Hal tersebut, dikarenakan SBY, AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas) kompak memegang puncak kekuasan Demokrat, tak ayal Jhoni Allen Marbun yang merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat geram, dan melabeli Partai Demokrat sebagai perusahaan milik Cikeas (SBY).

Banyak pertanyaan yang muncul dari publik, menanggapi kisruhnya Partai Demokrat yang salah satunya adalah menjadikan Jenderal Moeldoko sebagai Ketua Umum versi KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain itu, jabatan Jenderal Moeldoko menjadi banyak pertanyaan sehingga menganggap tidak boleh terlibat dalam politik. Menurut saya, tentunya sebagai warga negara Jenderal Moeldoko memiliki hak politik yang boleh digunakan kapan saja, sedangkan jabatannya merupakan jabatan politik. Tentunya, berbeda dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang memang dilarang untuk berpolitik, walaupun demikian memang tidak terlalu etis jika pejabat menjadi pengurus partai.

Sebenarnya tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik, yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, namun dalam tataran pemerintahan era Orba merupakan politik dinasti yang paling disoroti . Benihnya sudah lama berakar secara tradisional Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system dan dalam prestasi. Begitu pula yang dicontohkan oleh SBY, dimana ikatan genealogis menjadi acuan untuk mengangkat AHY sebagai ketua umum PD.

Dulu pewarisan ditunjuk langsung oleh ahli waris, namun sekarang sedikit berbeda dengan menggunakan jalur politik prosedural.Anak maupun keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural, maka apa yang dicontohkan menjadi logis dan menimbulkan kekacauan proses rekrutmen serta kaderisasi di partai politik tidak berjalan.

Singkatnya, pepatah mengatakan ‘siapa yang menabur angin, ia akan menuai badai’ pepatah melayu ini menggambarkan secara gamblang terkait situasi tersebut. Kudeta internal yang dilakukan oleh kelompok Jhoni Allen Marbun beserta pendiri partai Demokrat merupakan perlawan atas politik dinasti yang dimainkan oleh SBY, tentunya sangat tepat bila meminang Jenderal Moeldoko dalam kisruh saat ini. Selain sebagai tokoh publik, ia merupakan politisi yang cukup apik dalam berbagai bidang serta sarat akan pengalaman.

Related posts
Berita

Amal Baik Tidak Menggugurkan Kewajiban Shalat

Shalat lima waktu adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim. Printah ini mutlak sebagai bukti pengabdian hamba kepada Tuhannya, tak bisa digugurkan dengan…
BeritaKolomNasihat

Mencermati Warisan Kolonial di Masa Kini

Kolonialisme bukan sekadar menjadi persoalan masa lalu. Kemerdekaan secara de facto dan de jure yang telah disandang bangsa ini nyatanya bukan jaminan…
BeritaKolom

Terpidana Korupsi Tak Layak Dikasihani

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding yang diajukan terdakwa kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari. Majelis hakim memutuskan memangkas hukuman Pinangki, dari  10…