Dunia IslamKolomNasihat

Demokrasi Bukan Thagut

4 Mins read
Demokrasi Bukan Thagut 1

‘Pemerintah Thagut’ merupakan salah satu imajinasi populer di kalangang ekstremis. Istilah ini turut bergema dalam surat teroris yang menyerang Mabes polri beberapa hari lalu. Ungkapan pemerintah Thagut merujuk pada pemerintahan demokratis yang sangat dimusuhi oleh para pengusung ideologi Negara Islam. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sah dan dianut oleh banyak negara di dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia. 

Bagi Tanah Air kita, demokrasi telah melalui proses uji sejarah yang panjang. Pada dasarnya, demokrasi di negeri ini merupakan hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa kita yang benar-benar telah memperjuangkan kemerdekaan. Mereka adalah para pejuang dan syuhada yang sebenarnya. 

Demokrasi mencerminkan kekuatan kerakyatan yang lahir dari perjuangan kemerdekaan. Menurut Soekarno, cikal bakal demokrasi di Indonesia berawal dari perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, sebagaimana dalam pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat (1930). Baginya demokrasi adalah suatu ‘pemerintahan rakyat’. Dalam buah pemikiran Bung Hatta pun, demokrasi dinilai berkaitan erat nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mencerminkan tradisi kehidupan bangsa Indonesia secara turun menurun.

Sebenarnya, beberapa tokoh bangsa termasuk kedua tokoh bangsa tersebut, mengkritik demokrasi yang berkembang di sekitar awal masa kemerdekaan. Yaitu demokrasi liberal Barat yang kapitalistik dan individualistik, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskan sendiri demokrasi yang sesuai dengan kekhasan rakyat Indonesia, yang belakangan dimapankan menjadi demokrasi Pancasila. Demokrasi model ini masyarakatnya lebih sosialistik, berfokus  seluruh sumber daya ekonomi kepada seluruh rakyat dan perlawanan terhadap kemiskinan.

Maka dari itu, sistem pemerintahan demokratis di negeri ini adalah sesuatu yang genuine dari bangsanya sendiri, tidak diadopsi mentah-mentah dari manapun. Kita seharusnya berbangga dengan orisinalitas pemikiran ini. Segala paham transnasional yang terus mengajak untuk merusak kesepakatan pendiri bangsa dan menggantikannya dengan hal asing, yang bahkan tidak lebih baik, patut ditantang dan ditolak.

Kita patut curiga apabila di tengah kondsi damai negara yang harmonis ini, yang masyarakatnya bebas beribadah sesuka hati, terdengar narasi bahwa umat Islam sedang diserang atau ditindas oleh pemerintahan thagut. Atau tentang iman yang dianggap terancam oleh pemerintahan demokratis. Jelas bahwa dalam narasi kaum radikal, keluhan politik diperbesar seolah-olah merupakan derita spiritual, sehingga muncul teologi main hakim sendiri, dan mereka merasa sah melakukan pemberontakan. Propoganda inilah yang akhirnya melahirkan tindakan kekerasan dan terorisme, 

Pada dasarnya, terorisme memang lebih mungkin dilakukan terhadap negara dengan sistem politik demokratis daripada melawan pemerintah otoriter. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang lunak, cukup rentan terhadap kritikus di dalam dan saingan internasional, serta teroris. Dalam sistem demokrasi, publik memiliki kemampuan yang tinggi untuk mempengaruhi kebijakan negara. Robert A. Pape dalam penelitiannya tentang terorisme bunuh diri yang diberi judul  Dying to Win (2005), mencatat bahwa dalam strategi teroris, demokrasi merupakan target utama karena lebih mudah untuk dipaksakan daripada jenis rezim lainnya. 

Fakta lain yang dicatatnya ialah, negara sasaran dari setiap kampanye terorisme bunuh diri modern adalah demokrasi. Amerika, Prancis, Israel, India, Sri Lanka, Turki, dan Rusia semuanya adalah negara demokrasi ketika mereka diserang oleh kampanye terorisme bunuh diri, dalam penelitian Richard Pape tersebut. Jelas sekali bahwa imajinasi tentang pemerintah thagut hanya di kembangkan oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris. Klaim bahwa Syariah adalah sistem politik, sebagaimana yang dilakukan organisasi Islam politik, setidaknya merupakan inovasi modern dalam agama. 

Thaghut merupakan suatu istilah Qur’ani dalam mengungkapkan wujud sosok tandingan terhadap keesaan Allah. Akar katanya adalah thagha yang secara bahasa berarti melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, Raghib al-Ishfahani dalam Mu’jam Mufradat Alfazh al-Quran, thaghut merupakan sebutan bagi setiap orang yang melampaui batas dan setiap yang disembah selain Allah.

Asosiasi-asosiasi thagut yang sebelumnya merujuk pada berhala, setan, atau tiran dalam sistem pemerintahan otoritarin itu, belakangan ini disematkan pada setiap orang atau kelompok yang dituduh anti-Islam dan agen imperialisme budaya Barat. Istilah ini diperkenalkan ke wacana politik modern sejak muncul di sekitar revolusi Islam Iran (1978), Hisbut Tahrir (1953), Al-Qaeda (1988), ISIS (1999), dan berbagai organisasi politik islam lainnya. Semua gerakan politik Islam ini baru muncul di abad 20, namun selalu merasa paling Islam seolah-olah muncul tiba-tiba dari zaman Nabi Muhammad SAW.

Istilah ‘pemerintah thagut” selama ini berfungsi sebagai istilah umum dalam argumen politik kelompok ekstrem. Individu atau pemerintah Muslim yang bermitra dengan Barat dan tidak mendukung  ‘Negara Islam’ (Islamic state), akan dengan ringan dituduh thagut. Di sekolah-sekolah ISIS misalnya, bab-bab dalam buku pelajaran yang menjelaskan berbagai bentuk pemerintahan modern dan identitas politik Barat, sebagai bentuk penyembahan berhala karena melanggar kedaulatan Tuhan, seperti demokrasi. Fakta ini dipublikasikan sebagai paper ilmiah yang berjudul Inside The Caliphate’s Classroom (2016).

Ironisnya, ajaran-ajaran ekstrem yang ditemukan Dr. Olidort dari buku-buku sekolah ISIS, nyatanya mirip dengan pemahaman Muslim ekstrem di negeri kita, seperti pemahaman beberapa Muslim yang tewas dalam aksi terorisme kemarin. Kebencian pada pemerintah, memusuhi saudara seiman di luar kelompoknya, menyerang non-Muslim yang damai, dan pada akhirnya melakukan terorisme, merupakan agenda kaum jihadis.

Selain karena doktrin sesat semacam itu, kelompok yang ‘menthagutkan’ demokrasi memandang demokrasi bukan dari pesan yang dibawanya, melainkan hanya dari kulitnya saja, seperti istilahnya yang dari Barat bukan dari Arab, kemudian dengan instan menilai bahwa demokrasi tidak sesuai Islam hanya karena tidak diserap dari bahasa Arab. Sedangkan, Muslim moderat di dunia modern pada umumnya memahami demokrasi dari sisi substansi yang dibawa oleh demokrasi itu sendiri. Seperti prinsip Syura yang menyiratkan sistem pemerintahan Islam modern atau “demokrasi Islam”. 

Banyak ulama modern yang menyetujui sistem demokrasi sebagai sistem pemerintah yang sah bagi Muslim dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut umat Islam. Musyawarah, keadilan, kesetaraan, toleransi, kebebasan, dan elemen lainnya merupakan unsur Islam yang ada dalam demokrasi. Substansinya demokrasi sejalan dengan Islam. Beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menolak kediktatoran dan menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat, hal ini sangat identik dengan mekanisme baiat dalam pemilihan Abu Bakr.

Demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhila-fahan Khulafa’ ar-Rasyidin yang memberikan hak kebebasan partisipasi politik rakyat, yang sempat  hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. 

Yusuf Al-Qaradhawi, ia mengatakan bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi demokrasi telah lama dikenal oleh Islam.  Masyarakat Islam berhak berijtihad untuk menentukan rincian pemerintahan yang mengaturnya, sesuai dengan dasar-dasar agamanya, kemaslahatan dunianya, perkembangan hidupnya menurut pertimbangan tempat dan waktu serta trend kehidupan manusia. 

Dalam sejarah awal Islam sendiri, kadang-kadang sistem yang digunakan adalah istikhlaf, baiat, atau ahlul hal wa al-aqd, ketiga model kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut terjadi dalam kurun 13 tahun setelah Rasul wafat. Masalah perbedaan sistem kepemimpinan di kalangan khulafaur-rasyidin tidak akan terjadi jika Islam telah menetapkan sistem suksesi pemerintahan yang bak. Jadi anggapan bahwa sistem politik adalah hal otentik itu sangat meragukan.

Singkatnya, demokrasi di negeri kita merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan syura, menghormati hak-hak manusia, dan mencegah kepemimpinan tiran. Hal demikian sangat sejalan dengan Islam. Sedangkan Jihadis, dan khususnya pengusung Negara Islam, mempropagandakan istilah ‘Pemerintah Thagut’ bagi kepala negara mayoritas Muslim yang mereka anggap tidak menerapkan ‘Negara Islam’. 

Langkah tegas deradikalisasi untuk merespons dan mematahkan ideologi  kaum ekstremis amat diperlukan untuk melindungi kita dari upaya mereka menerapkan hukum Islam secara totalitas, sebagaimana selama ini dinalar para teroris. Padahal, demokrasi di negeri ini menyepakati Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan, apapun agamanya. Jadi, demokrasi sama sekali bukan Thagut!

Related posts
KolomNasihat

Cara Berpikir Kritis ala Ibnu Khaldun

Menjadi Muslim, bukan berarti pasif menerima kehendak ilahi, melainkan berada dalam keadaan kritis yang konstan. Berpikir kritis adalah bagian penting dari warisan…
Kolom

Covid-19, Kegentingan yang Semakin Nyata

Kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi sejak pandemi karena pertama kalinya menembus angka 20.574 kasus perhari pada Kamis (24/6/2021)….
Dunia IslamKolomNasihat

Demokrasi Pancasila itu Islami

Demokrasi memang telah mengantarkan Dunia Barat mencapai kemajuan menuju kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, bagaimanapun demokrasi sebagai sebuah sistem pembangunan negara belum mencapai…