BeritaKolom

Terpidana Korupsi Tak Layak Dikasihani

4 Mins read
Terpidana Korupsi Tak Layak Dikasihani Jaksa Pinangki 1 660x330 3

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding yang diajukan terdakwa kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari. Majelis hakim memutuskan memangkas hukuman Pinangki, dari  10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Keputusan tersebut cukup mengejutkan publik dan jelas sangat melukai rasa keadilan. Alih-alih memberi efek jera pada para koruptor, hukuman yang diterima Pinangki saya yakini tidak memberi efek berarti. Bukan tidak mungkin, jika kesempatan ada, tindakan serupa akan kembali dilakukanya.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan merugikan orang banyak. Saking hinanya perilaku korupsi, Ibnu Rusydi dalam kitabnya Bidyatul Mujtahid mengungkapkan, ulama, kiai, dan orang-orang terpandang tidak perlu menshalatkan ketika ada koruptor yang meninggal, cukup orang-orang biasa saja yang menshalatkan. Oleh karenanya, terpidana korupsi memang tidak layak dikasihani.

Melansir situs resmi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (14/6/2021). Dalam putusan tersebut, majelis hakim tingkat banding menimbang bahwa pidana penjara yang  dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat. Sementara, terdakwa telah mengaku bersalah, mengakui perbuatanya, dan telah mengikhlaskan dirinya dipecat dari provesinya sebagai jaksa.

Selain itu, berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat banding, Pinangki merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih balita (4 tahun), sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberikan perhatian kepada anaknya yang dalam masa pertumbuhan. Faktor jender juga menjadi pertimbangan majelis hakim meringankan masa hukuman Pinangki. Menurut majelis hakim tingkat banding, sebagai perempuan, ia harus mendapat perhatian, perlindugan dan diberlakukan secara adil. Mengingat, dalam kasus tersebut melibatkan pihak lain yang bertanggung jawab, pun membuat kadar kesalahannya mempengaruhi keputusan ini.

Tuntutan pidana jaksa penuntut umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah, dianggap telah mencerminkan rasa keadilan rakyat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt diubah mengenai lamanya pidana penjara terhadap Pinangki.

Sebelumnya, selain terpidana korupsi Pinangki, Mahkamah Agung juga telah memberikan hukuman melalui putusan PK kepada sejumlah terpidana korupsi lainnya. Misalnya, hukuman bekas Ketua Dewan Daerah Irman Gusman, dipotong dari 4,5 tahun penjara, menjadi 3 tahun penjara. Begitu pula dengan hukuman bekas politikus Partai Golkar, Idrus Marham, yang dipangkas dari 3 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. MA juga menyunat hukuman bekas Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip dari 4,5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Terakhir, MA memutuskan bekas Wali Kota Medan Rahudman Harahap, lepas dari tuntutan hukum meskipun pada tingkat kasasi yang bersangkutan dihukum 10 tahun penjara.

Harapan khalayak untuk melihat hukuman kepada koruptor ditegakkan dengan adil, nampaknya masih sebatas angan. Lagi-lagi, putusan majelis hakim sangat mengecewakan dan tidak mencerminkan keseriusannya memerangi kejahatan korupsi. Majelis hakim masih belum mengaggap korupsi sebagai kejahataan yang luar biasa. Akibatnya, hukum sangat nyata menjadi tumpul ketika menjerat kelompok elite, sementara amat tajam saat menimpa rakyat jelata.  

Jika diantara pertimbangan majelis hakim meringankan hukuman Pinangki adalah karena dia perempuan yang harus dilindungi, diperhatikan dan sebab memiliki anak balita yang harus diasuh, lalu bagaimana dengan kasus pada Desember 2016 di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan? Ketika seorang ibu rumah tangga bernama Rismaya (35) terpaksa mendekam di penjara bersama anaknya yang berusia 10 bulan. Perkaranya, ia mencuri emas pemilik rumah dimana dia menumpang, karena terhimpit masalah ekonomi. Lalu apakah seorang Pinagki ketika korupsi sedang dalam ekonomi yang sulit? Tentu tidak, ia seorang jaksa, seorang penegak hukum, yang secara ekonomi sudah pasti sangat mapan.

Lalu kemudian pada Februari 2021, empat orang ibu di desa Wajageseng, Kopang, Lombok Tengah, diganjar dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Kasusnya, keempat ibu tersebut memprotes hak kesehatan keluarganya akibat asap pabrik tembakau, yaitu dengan melempari pabrik tersebut dengan batu. Meski tidak ada kerusakan berarti, keempat ibu rumah tangga itu tetap dijebloskan ke penjara, dengan dua diantaranya membawa anak berusia 1 tahun dan bayi berumur 13 bulan.

Dari sini jelas terjadi ketimpangan dalam penegakkan keadilan. Logikanya, bila mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan melempar batu ke pabrik tembakau hukumannya 5 tahun penjara, seharusnya pelaku korupsi dengan jumlah milyaran hukumannya jauh lebih berat 1000 kali lipat. Sebab dia tidak hanya merugikan orang banyak dan menguntungkan diri sendiri, tetapi mencoreng wajah penegak hukum dan menghinakan martabat bangsa. Meski antara terpidana Pinangki dan dua kasus di atas berbeda, tetapi cara hukum ditegakkan sangat tidak adil. Padahal mereka hidup di negara yang sama. Lantas dimana makna sila kelima Pancasila, “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?”

Seharusnya, demi menjaga subyektivitas, seorang hakim sebelum memutuskan terpidana wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5. Hal itu pula yang diingatkan oleh seorang Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Mr.Roeslan Saleh yang mengatakan, bahwa tentu saja menemukan nilai-nilai hukum yang baik dan benar yang sesuai Pancasila dan according to the low of civilizied nations.

Pengurangan hingga 6 tahun terhadap terpidana korupsi Pinangki oleh majelis hukum PT DKI Jakarta meruntuhkan kerja keras Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki, menyidik dan mengungkap kasus-kasus korupsi. Keputusan majelis hakim tersebut juga membuat kepercayaan publik terhadap penegak hukum kian berkurang. Majelis hakim seharusnya lebih bijak dalam memutuskan hal keadilan terhadap narapidana korupsi. Jika begini kenyatanya, bangsa kita akan terus terjajah oleh korupsi dan dalam jangka panjang, pemerintah akan kehilangan legimitasi.

Di negara manapun, jika kita cermati perlakuan terhadap koruptor tak mengenal rasa ampun. Sebab, dampak kerugian dari korupsi berskala sangat luas, yaitu masyarakat. Di Korea Selatan misalnya, pada pemerintahan Lee Myung-bak, korupsi benar-benar ditekan. Tak peduli keluarganya sendiri yang terlibat, ia tetap menghukum berat para koruptor. Kepemimpinan seperti ini mestinya dicontoh, agar tidak ada kelonggaran bagi siapa pun yang mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

Keputusan majelis hakim yang seolah melindungi pelaku korupsi Pinangki Sirna Malasari memperlihatkan majelis hakim tidak memiliki sensitivitas terhadap persoalan korupsi. Koruptor yang seharusnya tidak dikasihani dan tidak diberi ampun, justru diberi keringanan hukuman dengan pertimbangan yang membagongkan.

Kedepannya, tentu kita berharap para penegak hukum lebih serius dalam memberikan hukuman kepada terpidana korupsi. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi layak ditinjau kembali. Apakah dalam praktiknya sudah sesuai, ataukah hanya sebatas selembaran kertas yang tertutup debu di lemari majelis hakim yang mulia. Jangan lagi ada terpidana korupsi mendapat keringanan hukuman karena alasan telah mengakui kesalahan, karena ikhlas diberhentikan dari provesinya, karena ia perempuan yang butuh diperhatikan. Koruptor tak layak dikasihani.

Pros

  • +

Cons

  • -
Related posts
KolomNasihat

Cara Berpikir Kritis ala Ibnu Khaldun

Menjadi Muslim, bukan berarti pasif menerima kehendak ilahi, melainkan berada dalam keadaan kritis yang konstan. Berpikir kritis adalah bagian penting dari warisan…
Kolom

Covid-19, Kegentingan yang Semakin Nyata

Kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor tertinggi sejak pandemi karena pertama kalinya menembus angka 20.574 kasus perhari pada Kamis (24/6/2021)….
Dunia IslamKolomNasihat

Demokrasi Pancasila itu Islami

Demokrasi memang telah mengantarkan Dunia Barat mencapai kemajuan menuju kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, bagaimanapun demokrasi sebagai sebuah sistem pembangunan negara belum mencapai…