Kolom

SBY Jadilah Negarawan

3 Mins read
SBY Jadilah Negarawan sby sindo

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian,” demikian KH. Abdurrahman Wahid—lebih akrab disapa Gus Dur—pernah mengungkapkan dalam banyak kutipan. Dengan memakai kaos dan celana pendek, Gus Dur keluar dari Istana negara melepaskan semua simbol kebesaran. Ia melambaikan tangan: menyapa semua simpatisannya yang siap membela untuknya sampai mati, hingga menyuruh mereka semua—para pendukung fanatiknya—pulang ke rumah. Semua menangis, semua terharu melihat kebesaran dan jiwa negarawan Gus Dur yang tidak ingin terjadi bentrokan sesama anak bangsa.

Salah satu kemajuan dalam demokrasi yang menonjol dari sebuah sistem demokrasi di suatu negara adalah tidak ada penguasa yang mempertahankan kekuasaannya yang inkonstitusional, betapapun kontribusi besarnya jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negaranya. Demikianlah Gus Dur sebagai seorang kiai dan negarawan. Maka dalam artikel media NU Online pada Rabu, (11/3/2020), menggunakan judul yang tepat, Gus Dur Dilengserkan Karena Negarawan, Bukan Politisi.

Meskipun dilengserkan dengan cara-cara non-konstitusi, ia tidak berpikir untung rugi dan siap selalu mengorbankan diri serta jabatannya demi persatuan, kemaslahatan, kemanusiaan, dan mengutamakan keselamatan bangsa dan negara. Baginya, persatuan dan kemanusiaan di atas segalanya ketimbang urusan politik yang bukan hal prinsipil, bukan persoalan furu’iyah. Inilah keistimewaan yang menjadi pembeda dari para tokoh negarawan saat ini.

Dua puluh tahun pasca-dilengserkannya Gus Dur dari tampuk kepemimpinan tertinggi negeri ini, mantan presiden Republik Indonesia ke-6, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap  skeptis dan pesimistis terhadap negara dan bangsa yang pernah dipimpinnya. Ia berbicara soal hutang luar negeri, vaksinasi Covid-19, hingga kekhawatirannya tentang situasi nasional dan keamanan negara dalam pertarungan elite global poros Beijing dan Washington, D.C.

Seorang demokrat sejati, tentu sepatutnya memberi kesempatan kepada pemerintah dan wakil rakyat untuk memutuskan segala kebijakan dan mekanisme demokrasi yang telah disepakati, tanpa perlu bersikap pesimis, skeptis ataupun nyinyir. Apalagi ia membanggakan seolah-olah mantan presiden yang harus didengarkan dan ditaati. Kritik konstruktif untuk pembangunan memang perlu, tapi bukan berarti berbicara dengan mengatasnamakan Tuhan, bagaikan “juru bicara Tuhan”, demikian banyak netizen di jaringan maya mengistilahkan.

Maka tidak heran banyak kalangan, menilai SBY terlalu bicara hal-hal yang tidak mendidik rakyat dan substantif. Sebab 10 tahun kepemimpinannya, kurang memberi kesan mendalam kepada rakyat. SBY hanya bicara pada tataran politik, dan bukan soal kemanusiaan dan persatuan sebagai—yang seharusnya—negarawan sejati, seperti halnya presiden RI ke-4, Gus Dur mencontohkan.

SBY sebaiknya lebih bijak dalam mengomentari sesuatu yang berkaitan dengan optimisme pembangunan Indonesia yang maju, perdamaian tanpa prasangka-prasangka buruk, bebas dari rasa kebencian, terbebas dari masa lalu yang kelam, kejam, dan tidak toleran terhadap perbedaan, menghapus stigma kecurigaan, membangun rekonsiliasi dan seterusnya yang sifatnya inklusi bagi kemajuan bangsa.

Semua hal tersebut semestinya dijalankan dalam koridor sebagai negarawan, bukannya manuver politik kelompok partai dan personal. Hal tersebut dirasa kurang pantas bagi seorang mantan presiden. Karena saat ini, persoalan yang kita hadapi bukan pertarungan elite global, ataupun ancaman eksternal—meski kita tetap waspada—namun lebih kepada situasi internal nasional.

Saat wabah Covid-19 melanda Indonesia, bencana yang melanda di berbagai daerah, dan perekonomian kita sedikit mengalami resesi, seharusnya kita bersatu padu membantu satu sama lain. Sesuai dengan perkataan Bung Hatta dalam buku karyanya Zulfikri Sulaeman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta (2010), bahwa masyarakat kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme. Untuk itu penting bagi tokoh negarawan untuk menyerap kembali semangat saripati nilai-nilai kolektivisme gotong royong masyarakat dalam menghadapi ujian berat, agar dapat mudah kita lalui demi kepentingan bersama.

Belum lagi persoalan terkait radikalisme, intoleransi, politik identitas, politik demagogi dan kebencian, serta aksi-aksi terorisme, masih menghantui dan belum sama sekali hilang. Fokus penanganan Covid-19, bukan berarti mengabaikan sisi lain yang sama mengerikan bagi perkembangan demokrasi kita.

Negeri demokrasi kita ini terus dikoyak oleh pihak-pihak yang haus kuasa; mengambil keuntungan sementara dari pelbagai benang kusut kompleksitas yang membelit bangsa. Sebagai seorang jenderal, SBY seharusnya lebih fokus mengenai wacana solusi di atas. Persatuan dan kesatuan terus mengalami resesi akibat pemecahbelahan sebagian politikus yang tidak etis dan santun dalam budaya politik demokrasi Pancasila.

Tidak perlu lagi SBY membuat gaduh dengan statement bernuansa politis yang seolah memamerkan kekuatan sebagai mantan presiden RI. Akrobat politik yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang tokoh bangsa, negarawan, dan demokrat sejati. Demokrasi kita sedang membutuhkan kaum demokrat, dan bukan hanya sekadar nama partai.

Seorang negarawan seyogianya membangun semangat kebangsaan dalam kemanusiaan. Tidak menggunakan strategi dan siasat politik yang destruktif. Lebih jauh lagi, seorang negarawan berarti seorang pendidik rakyat yang memiliki jiwa yang berdaulat dan sadar akan semua hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, SBY dinilai belum menjadi negarawan sejati. 

Setelah Jokowi memimpin selama 6 tahun lebih, dan dinasti kekuasaan dalam tubuh Partai Demokrat, SBY masih tampak enggan untuk melepaskan kendali roda pemerintahan. Barangkali hal itu yang melatarbelakangi SBY yang belum juga tampak sebagai seorang demokrat dan negarawan sejati. Untuk itu, sebaiknya SBY belajar dari Gus Dur tentang bagaimana menjadi sosok bapak bangsa sekaligus negarawan.

Related posts
Kolom

Vaksinasi Lintas Agama, Memperkuat Persatuan Bangsa

Masjid Istiqlal menjadi tempat untuk melakukan vaksinasi para pemuka agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan bukan hanya kepada yang beragama Muslim saja, tetapi untuk semua agama. Aktivitas yang melibatkan tokoh lintas agama ini menjadi salah satu alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pasti, nantinya hal tersebut akan menambah kerukunan warga antar agama. Sebab, para pemuka agama memiliki peran sentral demi meyakinkan masyarakat untuk membuktikan keamanan vaksin, sehingga program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar.
Kolom

Indonesia Sehat Tanpa Hoaks

Angka penyebaran berita bohong atau hoaks masih terus tumbuh dengan pesatnya. Hoaks telah banyak menguasai media-media sosial, meracuni akal sehat pikiran manusia…
BeritaKolom

Edukasi Komunikasi Netizen Indonesia

Hasil laporan tahunan Microsoft tengah menampar netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara oleh Microsoft dalam laporan yang…