Kolom

AHY, Jangan Bikin Gaduh

2 Mins read
AHY, Jangan Bikin Gaduh 280002 11104001022021 ahy saat pers rilis

Sedang ramai diperbincangkan soal pernyataan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengungkapkan adanya upaya gerakan kudeta merebut kekuasaan partai dari dirinya. Sontak peristiwa tersebut langsung menjadi pembicaraan utama publik, hampir di seluruh media. Dalam hal itu, bahkan ada tudingan pejabat resmi pemerintahan di ruang lingkup Presiden Joko Widodo, yang terlibat dalam gerakan untuk mengambil alih kekuasaan partai secara paksa tersebut. Semestinya, jika AHY tidak menemukan atau belum mengumpulkan bukti-bukti, jangan beranggapan terlebih dahulu, supaya tidak bikin gaduh bangsa.

Apabila sudah ada bukti, maka AHY seharusnya bertindak cepat dan menindak pelakunya di lingkup internal saja, karena kasus ini adalah permasalahan internal Partai Demokrat. Dengan cara tersebut, AHY tidak bikin gaduh negeri ini. Selain itu, jika AHY merasa di Partai Politiknya (Parpol) ada turbulensi yang mengancam kepemimpinannya, hendaknya dia melakukan peninjauan atau introspeksi terhadap diri dan partainya. Kemudian, jangan tuding sana sini agar tidak menimbulkan prahara di negeri sendiri, yang nantinya akan melahirkan suatu isu yang dapat merugikan semua golongan.

Bahayanya lagi, apabila ada tuduhan keterlibatan pejabat tinggi pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Jelas, hal ini menyudutkan Presiden Jokowi, lantaran secara tidak langsung, masyarakat yang tidak tahu apa-apa akan mengarahkan tuduhan itu terhadap Presiden. Dalam menanggapi kasus ini, Moeldoko merespons tudingan itu dan meminta Partai Demokrat agar tidak dengan mudah menuding Istana. Dia juga mengingatkan agar Demokrat tidak lagi mengganggu Presiden Jokowi.

Dalam kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD pun terkena imbasnya. Namun, dia telah menepis isu tersebut. Dia klarifikasi melalui akun Twitternya, dengan mengatakan, “ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Wah, mengagetkan, yakinlah saya tidak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko, maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui.”

Kemudian, Mahfud MD juga mengatakan, “Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya, jika kepemimpinan partai apalagi partai sebesar Demokrat, bisa dikudeta seperti itu. Jabatan Menko tentu tidak laku untuk memberi restu. Yang terpenting internal Partai Demokrat sendiri solid”. Partai atau organisasi apapun, kalau internalnya tidak solid, maka bisa dipastikan dari waktu ke waktu nantinya  partai tersebut akan hilang ditelan bumi.

Semua orang tahu, bahwa Partai Demokrat adalah partai besar. Maka dari itu, AHY sebagai pimpinan partai, seharusnya memberi informasi yang berguna dan jelas, bukannya malah membuat gaduh serta tuduh sana sini. Dengan demikian, kejelasan dalam setiap informasi adalah kekuatan. Buatlah informasi yang jelas, maka dengan sendirinya masyarakat akan mempercayai itu. Semoga apa yang dikatakan AHY adalah isu belaka dan tidak benar.

Oleh karena itu, di saat situasi negara sedang mengalami banyak musibah, Demokrat seharusnya ikut fokus bersama pemerintah membenahi negara ini, bukannya malah membuat statmen yang melahirkan kegaduhan. AHY perlu menjadikan kasus ini pelajaran, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kalangan internal partainya. Kedepannya, AHY harus memperbaiki partainya secara internal saja, dan jangan sebar luaskan masalah ini ke luar partai.  Kemudian yang terakhir, pesan saya untuk AHY, jangan lagi bikin kegaduhan yang melahirkan huru hara dan fitnah sana sini. 

Related posts
Kolom

Demokrat Sudah Menjadi Partai Dinasti Bukan Demokrasi

Peralihan kekuasaan, posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) dari orang tua ke anak, menjadikan organisasi tersebut dicap sebagai partai dinasti. Pada umumnya di negeri ini, partai-partai menganut sistem demokrasi. Namun, apa yang dilakukan PD telah melukai sistem demokrasi partai. Awalnya hal itu terjadi, karena dipilihnya secara aklamasi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kongres ke-V PD tanggal 15 Maret 2020. Maka itu, terlihat sekali bahwa PD sudah menjadi partai dinasti, bukan lagi demokrasi.
KolomNasihat

Diskursif Agama dan Negara Kontemporer

Gelombang populisme Islam menguat sejak kran reformasi dibuka. Berbagai arus aliran Islam transnasional masuk dan menginfiltrasi kaum Muslim Indonesia. Negara penganut Islam…
BeritaKolom

Zuhairi Misrawi, Jubir Arab Saudi

Tersebar berita, bahwa Kiai Zuhairi Misrawi atau yang akrab disapa Gus Mis ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Indonesia untuk Arab…