Kolom

Matinya Demokrasi di Pilkada Jakarta

3 Mins read
Anies Baswedan  Matinya Demokrasi di Pilkada Jakarta Anies Baswedan Kadrun

Anies Baswedan kembali mencuri perhatian publik, dengan memamerkan poto sedang membaca buku karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, ‘How Democracies Die’. Tak ayal tanggapan publik bergema, apalagi penafsiran buku tersebut sangat relevan dengan kondisi DKI Jakarta saat ini.

Jika diartikan lebih jauh kata demokrasi bukan sekadar bebas berbicara dan berekspresi, namun lebih kepada bagaimana memanusiakan seseorang sesuai dengan kodratnya. Tetapi melihat DKI Jakarta yang di pimpin Anies Baswedan saat ini, nampaknya harus memiliki ektra tenaga untuk mengartikan kata demokrasi. Beberapa cerita tentang demokrasi di Jakarta, membuat saya mengingat bagaimana demokrasi dibungkam secara membabi buta saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Politik identitas menjadi menu utama pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika di dalam dunia politik sudah barang umum dan makanan harian bagi politikus, politik identitas dapat memberikan suara yang signifikan apalagi suara pemilihnya suatu kepercayaan. Hal ini dimainkan oleh Anies Baswedan dalam melancarkan ia menuju DKI satu. Berbagai kasus terjadi, yang membekas hingga sekarang adalah dilarangnya menguburkan orang yang meninggal di berbagai tempat jika tidak memilih Anies Baswedan.

Permainan politik identitas ini, secara apik dimainkan oleh Anies Baswedan dan Front Pembela Islam (FPI) yang di wakili oleh Rizieq Syihab, wajar apabila Anies dan FPI bak pinang dibelah dua. Sama-sama memiliki gaya politik jualan agama, tidak mementingkan agama lain serta tidak memperdulikan orang mau berpendapat apa, yang penting bagi Anies hanya kursi Gubernur DKI Jakarta. Hanya saya sempat ketawa, seorang bergelar Ph.D dan sederet gelar sarjana lainnya, masih memaikan isu agama dan jualan dalil sebagai batu pijakan politiknya.

Gaya yang kalem, dan pandai beretrorika serta memainkan kata membuat saya tertarik kala itu, saat ia menjadi Mentri Pendidikan dan Kebuyaan Repubik Indonesia (Mendikbud RI) 2014-2016. Sayangnya kita Anies memainkan isu ‘pribumi’ di kontes Pilkada DKI Jakarta membuat saya percaya dengan pepatah melayu bahwa air yang tenang juga bisa menghanyutkan. Apalagi ia mendapatkan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), walaupun tidak terang-terangan PKS dalam mendukung Anies. PKS lebih memilih pasang dua kaki, di satu sisi membela paslon lain dalam koalisi Partai Demokrat, di sisi lain ia tampil bak pahlawan bagi pengemar dompet Anies Baswedan.

Hal ini nampak, ketika kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok / BTP). Di mana lebih 2 juta orang datang ke Jakarta, berkumpul mendesak memenjarakan Ahok, Anies dan FPI sebagai aktor intelektual menjadi pemain utama dalam mengerakan masa dan juga menurunkan citra Ahok yang diatas Anies Baswedan.

Dari aksi yang berjilid-jilid tersebut, terungkap bahwa demokrasi di Jakarta sengaja dimatikan oleh kelompok-kelompok FPI, termasuk Rizieq Syihab demi memperlancar teman dekatnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno naik kekursi pemimpin tertinggi. Apalagi desas-desus FPI sudah mengajukan Anies dan Rizieq sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di tahun 2024.

Jika benar-benar terjadi, Indonesia akan kembali ke zaman Orba, suara rakyat akan dibungkam, hukum hanya berlaku bagi masyarakat bukan elite. Apalagi FPI merupakan organisasi kesayangan Suharto dari organisasi berdiri hingga sekarang, yang beralih dipegang oleh kelompok Cendana Cs.

Tentunya jika polarisasi ini berlanjut akan menghancurkan sebuah norma demokrasi, Anies dan pengikut FPI merupakan contoh nyata dalam matinya demokrasi. Walaupun demokrasi dijamin Undang-Undang, namun politik identitas menjadi lawan tanding yang menghancurkan secara perlahan. Saya mengambil contoh simpel dalam mengambarkan politik identitas yang dimainkan Anies. Pertama, isu pemimpin pribumi ini didengungkan saat Anies maju di tahun 2017. Kedua, Anies mencitrakan sebagai orang yang kalem dan peduli terhadap agama Islam. Hal ini nampak pada kasus penolakan oleh pendukung Anies terhadap orang-orang yang meningal dan sebelumnya mendukung Ahok.

Ketiga, saat debat pilkada ia menyampaikan bahwa dalam mengendalikan air (banjir Jakarta) tidak menggunakan metode yang sudah ada, karena itu melawan sunatullah. Keempat, masih cukup baru, di mana seorang Gubernur sowan kepada ketua ormas FPI sebagai bentuk penyambutan. Hal ini dilakukan oleh Anies agar umat Islam di Indonesia menganggap ia baik dan dekat dengan ulama.

Dengan demikian, tak perlu bagi Anies Baswedan membaca buku karangan Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, ‘How Democracies Die’ sebagai referensi melihat demokrasi yang ada di Indonesia, terlalu tinggi untuk Anies memahami maknanya. Lebih baik ia menengok dan bercermin pada diri sendiri serta perjalanan ia menjadi Gubernur DKI Jakarta, apakah bukunya yang salah atau dirinya yang kelewatan batas, begitulah kura-kura.

Related posts
Dunia IslamKolomNasihat

Proses Pengharman Minuman Keras dalam Al-Quran

Larangan minum Khamr atau minumam keras merupakan aturan makan minum yang paling terkenal dalam Islam. Sebagian besar Muslim, sangat aware dengan makanan…
Kolom

Penggiat Khilafah Adalah Penghancur Bangsa

Pasca-pembubaran HTI pada Tahun 2017 lalu, penggiat khilafah masih getol mengampanyekan sistem politik khilafahnya. Fakta itu bisa kita perhatikan ketika melihat hashtag…
Kolom

Kampanye Basi Pengusung Khilafah

Walaupun sudah dibubarkan pemerintah, kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) nampaknya belumlah berakhir. Pasalnya penyebaran ideologi dan penyebaran paham sistem khilafah kian terang-terang dengan menggunakan media sosial sebagai motor penggerak.