Kolom

Pancasila di Kota Manado

3 Mins read
Pancasila di Kota Manado Pancasila sudah tepat sebagai dasar negara RI

Hasil hitung cepat Pilkada Kota Manado menempatkan pasangan Andrei Angouw dan Richard Sualang berada unggul atas lawannya. Jika hasil hitung cepat itu sama dengan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka Andrei Angouw berpeluang mengukir sejarah baru di Kota Manado, yakni menjadi kepala daerah pertama yang beragama Konghucu.

Tentu kabar ini menjadi angin segar bagi bangsa dan menjadi bukti Pancasila telah terimplementasikan secara baik di Kota Manado. Pasalnya, era ini politik identitas dengan mengedepankan sentimen agama, suku, ras dan lainnya masih marak terjadi di sebagian wilayah Indonesia. Namun kita patut bersyukur, di Kota Manado nilai luhur Pancasila masih terjaga dan di bumikan.

Kota Manado yang lahir pada 14 Juli 1989 memang memiliki sejarah dan peristiwa-peristiwa heroik. Satu diantaranya adalah Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 dimana putra daerah ini bangkit dan menentang Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tak hanya itu, sejarah mencatat, salah satu perumus daripada Pancasila juga berasal dari kota ini. Adalah Alexander Andreis Maramis atau dalam narasi sejarah sering disingkat AA Maramis, merupakan tokoh penting masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia termasuk tokoh yang merumuskan dasar negara Republik Indonesia bersama dalam Panitia Sembilan dan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Maka tak heran, Pancasila teramalkan dengan baik di Kota Manado ini.

Dengan tidak mengucilkan kota-kota lain yang masih konsisten mengamalkan, menjaga, dan membumikan Pancasila, Kota Manado menjadi contoh kongkrit implementasi Pancasila. Selain itu, dengan terpilihnya Andrei Angouw menjadi walikota Manado nanti, juga memberi pelajaran penting, bahwa dalam memilih pemimpin, jangan lagi dihalangi oleh sekat-sekat perbedaan agama, ras, dan suku. Selagi dalam jiwanya merah putih, tanah airnya Indonesia, pengabdiannya untuk bangsa dan negara, memperjuangkan kepentingan rakyat, rasanya tidak alasan untuk tidak menjadikan dia pemimpin daerah.

Oleh karenanya, sangat tepat semboyan Torang samua basudara (kita semua bersaudara) tersemat pada masyarakat Kota Manado. Di tengah dominasi agama Kristen Protestan yang mencapai 62,10 persen, Islam 31,30 persen, dan selebihnya Budha 0,55 persen, Hindu 0,17 persen serta Konghucu menepati urutan terendah sekitar 0,10 persen pemeluknya, tidak lantas mempengaruhi perpolitikan di Manado secara signifikan. Justru demokrasi politik terjalin dengan baik di Manado ini.

Torang samua basudara adalah juga merupakan contoh kongkrit kearifan lokal warga Manado mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Manado menyajikankan cita rasa kental bangsa kita yaitu gotong royong. Sebagai bangsa yang majmuk, sepirit persatuan dan nilai Pancasila memang harus terus ditanamkan sebagai investasi anak bangsa.

Pancasila adalah falsafah bangsa dan ideologi nasional yang sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, dan nilai-nilainya harus tetap tumbuh dalam setiap insan pribadi kita agar tidak terjadi perpecahan dan masyarakat Manado khususnya telah berhasil memperaktikkannya.

Melihat kenyataan ini, bisa dikatakan Manado lebih Pancasila dari Jakarta. Bagaimana tidak, kota metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan ini, sangat sukar kita menemukan implementasi Pancasila secara utuh. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 83, 4 persen, namun nyatanya tidak menjamin nilai Pancasila teraplikasikan dengan baik di Jakarta. Meminjam istilah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman, “Orang yang beragama itu belum tentu Pancasilais, tetapi orang yang Pancasilais sudah pasti dia beragama.” Rasanya tidak salah untuk mengambarkan warga Jakarta saat ini.

Kultur politik Jakarta dengan Manado memang tidak sama. Jakarta sebagai Ibukota negara sangat mencerminkan perpolitikannya yang belum matang, terlihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan salah satu pasangan calon, salah satunya adalah politik identitas. Namun meski berbeda, tidak ada alasan bagi Jakarta untuk tidak segera berbenah agar menjadi contoh yang baik bagi kota-kota lain terutama dalam hal mengimplementasikan Pancasila. Dengan demikian, implementasi Pancasila secara utuh tidak hanya hadir di Kota Manado, namun juga di Ibukota Jakarta.

Manado adalah bagian penting Indonesia, maka penerapan nilai-nilai Pancasila di Kota Manado hendaknya menjadi pelecut semangat kebhinekaan kita, bahwa Pancasila memang layak di bumikan di bumi pertiwi. Sungguh indah melihat Pancasila di Kota Manado. Perbedaan suku, agama, dan ras tidak menjadikan mereka bermusuhan dan mengkerdilkan kelompok minoritas, justru sebaliknya memberi ruang dan memuliakannya.

Inilah yang selama ini kita rindukan, kota yang Pancasilais. Kita mesti mengangkat topi sebagai tanda hormat beserta apresiasi pada masyarakat Kota Manado. Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan belaka, namun juga ditanamkan dan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga suasana ini terus berlanjut dan terawat dengan baik, agar bangsa ini semakin baik, damai, dan sejahtera dalam naungan ideologi Pancasila.

Related posts
BeritaKolomNasihatNgopi

Tepat Sekali, Presiden Jokowi Pilih Zuhairi Misrawi Jadi Dubes RI Untuk Arab Saudi

Zuhairi Misrawi atau yang akrab dipanggil Gus Mis, dikabarkan dalam waktu dekat, akan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Hal ini diketahui, karena sejumlah daftar nama calon Dubes tersebar di media-media. Selain itu, beredar kabar, bahwa Pimpinan DPR RI sudah mengkonfirmasi telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi nama-nama calon Dubes RI. Menurut saya, Presiden Jokowi sangat tepat memilih Gus Mis sebagai Duta Besar Arab Saudi.
KolomNasihat

Membaca Fikrah Politik Ustadz Abdul Somad

Ustadz Abdul Somad, atau lebih dikenal luas dengan sebutan UAS kembali ramai dibicarakan. Dai kondang yang sedang diidolai oleh sebagian Muslim Indonesia,…
Kolom

Hukum Perdata Internasional, Perkuat Hubungan Bilateral Negara

Pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) rampung di tahun 2022, pasalnya pemerintah sedang mempercepat penyusunan Naskah Akademik RUU HIP tersebut. Walaupun demikian, banyak dari pakar Hukum Perdata Internasional menilai RUU ini akan memperkuat hubungan bilateral antar negara.